Selasa, 10 Februari 2009

INTERNATIONAL LAW OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (1)

HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN :

TINJAUAN SEJARAH HUKUM


ANDREAS PRAMUDIANTO


Pemikiran mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) memiliki sejarah yang panjang dalam studi hukum internasional. Dari segi peristilahan, pembangunan berkelanjutan (sustainable development) masih dikategorikan sebagai suatu istilah yang relatif baru. Istilah ini sebenarnya diperkenalkan secara resmi untuk pertama kalinya dalam suatu dokumen hukum internasional regional yaitu ASEAN Agreement on the Conservation Nature and Natural Resources tahun 1985. Oleh Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) istilah ini kemudian didefinisikan dan diperinci lebih lanjut. Komisi dalam menjalankan kegiatannya, dibantu oleh kelompok ahli hukum yang disebut Experts Group on Environmental Law of the World Commission on Environment and Development yang kemudian mengusulkan Proposal of Legal Principles and Recomendations on Environmental Protection and Sustainable Development. Usulan para ahli hukum ini berisi rancangan (draft) prinsip-prinsip hukum internasional yang juga sering disebut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development principles).(Sumantri:1988)

Lingkungan hidup dan pembangunan pada mulanya merupakan konsep yang selalu dipertentangkan. Lingkungan hidup hanya dilihat sebagai suatu masalah sektoral. Selain itu pembangunan yang dilakukan pada saat itu sering mengabaikan masalah lingkungan hidup. Namun setelah diadakan Konperensi Lingkungan Hidup Manusia di kota Stockhlom, Swedia tahun 1972, pemikiran ini kemudian diubah melalui prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Stockhlom (Stockhlom Declaration) yang merupakan salah satu hasil dari konperensi ini, dengan menegaskan bahwa lingkungan hidup menjadi kesatuan yang integral dalam konsep pembangunan nasional suatu negara. Sehingga setiap pembangunan yang dilakukan diberbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang harus memperhatikan masalah lingkungan hidup. Konsep ini kemudian semakin nyata dengan ditegaskan kembali dalam KTT Bumi 1992 (Earth Summit) yang hasilnya tercantum dalam dokumen-dokumen “soft law” seperti Rio Declaration on Environmental and Development,Principles of Forestry, Agenda 21 dan “hard law“ seperti United Nations Convention on Biological Diversity dan United Nations Framework Convention on Climate Change. (Pramudianto:1995) Hasil yang terpenting adalah perlunya dikembangkan hukum internasional pembangunan berkelanjutan (international law of sustainable development) yang merupakan tantangan baru bagi perkembangan hukum internasional. Tantangan ini kemudian diperinci kembali dalam International Law Association (ILA) Declaration on Principle of International Law Relating To Sustainable Development atau disebut New Delhi Declaration tahun 2002. Kemudian dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development) di Johanesburg, Afrika Selatan tahun 2002 dalam Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development yang lebih ditegaskan pemberlakuan ke dalam hukum nasional terutama terhadap penegakan undang-undang yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar atau dimensi yang penting yaitu pilar ekonomi, ekologi dan sosial. (Salim :2000). Ketiga pilar ini dalam prosesnya saling berkaitan erat satu sama lain kedalam suatu konsep yang disebut konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini kemudian diintegrasikan ke dalam perangkat hukum internasional yang kemudian disebut hukum internasional mengenai pembangunan berkelanjutan. Hukum internasional mengenai pembangunan berkelanjutan memiliki sejarah yang panjang. Singkatnya, perkara antara Inggris dengan Amerika Serikat di tahun 1893 (Behring Sea Fur Case) mengenai penangkapan anjing laut di perairan Behring merupakan peristiwa awal dalam sejarah hukum internasional mengenai pertama kali digunakannya konsep keberkelanjutan (sustainibility). (Sands : 1995) Ide penggunaan istilah ini kemudian tidak terlepas dari berbagai istilah yang kemudian diperkenalkan seperti sustainable of use, optimum sustainable yield, optimum sustainable productivity, reasonable use, maximum sustainable yield, dll. Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya tidak terlepas dari keberadaan sumberdaya alam yang sangat terbatas pada waktu itu dan juga dicadangkan untuk generasi mendatang. Karena itu antara istilah-istilah diatas dengan future generation memiliki keterkaitan yang erat. Perhatian terhadap generasi mendatang (future generation) juga sudah diperkenalkan sejak lama dalam beberapa konvensi internasional, termasuk juga Pembukaan Piagam Perserikatan bangsa-bangsa(Preambule of the United Nations Charter). (Pramudianto: 1999). Dalam Pembukaan (Preambule) International Whaling Convention 1946 diakui bahwa kepentingan negara-negara di dunia untuk mengamankan sumberdaya alam yang besar untuk generasi mendatang yang diwakilkan melalui persediaan ikan Paus. (Sands :1995 :202-204) Berkaitan dengan penangkapan beberapa jenis ikan Tuna, diperbolehkan menangkap ikan dengan jumlah tangkapan tertentu atau produksi yang dibatasi melalui maximum sustained. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Washington Convention for the Estabilishment of an Inter-American Tropical Tuna Comission 1949. Demikian juga dengan International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas 1966 Pasal IV (2)(b). Penggunaan istilah maximum sustained dipakai juga dalam Pembukaan International Convention for the High Seas Fisheries of the North Pacific Ocean 1952 dan Konvensi PBB memgenai Hukum Laut 1982 (UNCLOS 82). Sedangkan konsep optimum sustainable yield dan optimum utilitation dipakai dalam Pembukaan Convention for the Conservation of Antartic Seals 1972. Sedangkan penggunaan istilah optimum sustainable yield digunakan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 dan UNCLOS 1982 Pasal 64 (1). Sedangkan istilah sustainable utilisation dipakai pada Pasal 1 (h) International Tropical Timber Agreement 1983. Setelah itu kemajuan yang sangat berarti adalah ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985 yang mulai pertama kalinya menggunakan istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable development). (BY ANDREAS PRAMUDIANTO)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar