Jumat, 13 Maret 2009

TULISAN SAYA YANG PERNAH DIMUAT....

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Andreas Pramudianto,SH

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup internasional (international environmental disputte resolution) merupakan salah satu permasalahan yang menarik untuk dikaji. Dalam hukum lingkungan internasional, masalah ini akan terus berkembang setelah Mahkamah International (International Court of Justice) menerima dua kasus yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup yaitu Case concerning Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v Australia) dan Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia). Mengingat kedua kasus ini memiliki karakteristik tersendiri maka dengan pertimbangan Pasal 26 Piagam Mahkamah Internasional telah dibentuk the Chamber of Environmental Disputte pada tanggal 19 Juli 1993.[1]

Kasus hukum yang berkaitan secara tidak langsung mengenai masalah lingkungan hidup sebenarnya telah lama dikenal khususnya dalam hukum Inggris (Anglo-Saxon Law).[2] Sebagai contoh diantaranya Reynolds v. Clarke (1725),[3] R v. Lloyd (1802),[4] Bliss v. Hall (1838),[5] St Helens Smelting Company v. Tipping (1865)[6], Rylands v Fletcher (1866),[7] Ballard v. Tomlinson (1885).[8] Sedangkan kasus yang yang bersifat lintas batas telah terjadi sejak akhir abad 19, walaupun sebenarnya kasus ini bukan merupakan kasus khusus bidang lingkungan hidup. Behring Sea Fur Arbitration (US v Great Britain) tahun 1886 merupakan sengketa yang berkaitan dengan penangkapan anjing laut dan batasan jurisdiksi perairan di Laut Behring. Kasus hukum yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup khususnya pencemaran lintas batas terjadi di tahun 1934 yang dikenal dengan nama Trial Smelter Arbitration (US v. Canada). Kasus-kasus lainnya yang bersinggungan dengan masalah lingkungan hidup mulai muncul dikemudian hari seperti Lake Lannoux Arbitration, Gulf of Maine, Gut Dam Case, Nuclear Test Case, Cosmos 954 Case, Chorfu Chanel Case, dll.

Sementara itu dalam hukum perdata internasional, khususnya menyangkut masalah ganti rugi terhadap pencemaran juga telah berkembang pesat. Torrey Canyon Case, Patmos Case, Amoco Cadiz Case, Exxon Valdez Case, Sandoz Case, Chernobyl Case dan Bhopal Case. Nampaknya persoalan ganti rugi mengenai korban pencemaran lingkungan hidup masih terus akan berkembang mengingat belum adanya kesepakatan yang dapat diterima secara umum.

Umumnya kasus diatas berpegangan pada masalah-masalah yang menyangkut soal pertanggungjawaban (responsibility) dan ganti rugi (compensation). Deklarasi Stockhlom 1972 telah menegaskan dalam Prinsip 22 yang menyatakan perlunya dikembangkan hukum internasional mengenai kewajiban dan kompensasi terhadap korban pencemaran. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Deklarasi Rio 1992 pada Prinsip 13 yaitu perlunya dikembangkan hukum nasional dan internasional mengenai ganti rugi.

Mengenai masalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup internasional didasarkan pada Prinsip 26 Deklarasi Rio 1992. Prosedur dan mekanisme mengenai penyelesaian sengketa secara umum diatur oleh Pasal 33 Piagam PBB. Pasal ini mengidentifikasi beberapa metode atau cara diantaranya negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian pengadilan, upaya badan atau aturan regional, atau pilihan para pihak.

II. BATASAN PENYELESAIAN SENGKETA

Menurut beberapa ahli hukum internasional penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam 2 kategori yaitu :[9]

1. Penyelesaian sengketa secara damai

Para pihak yang terlibat sengketa bermufakat untuk mencari penyelesaian secara bersahabat.

2. Penyelesaian sengketa secara paksa

Pemecahannya ditempuh secara paksa atau dengan kekerasan.

Kategori mengenai penyelesaian sengketa dibidang lingkungan hidup umumnya dilakukan secara damai. Sedangkan penyelesaian sengketa secara paksa dengan kekerasan dapat terjadi berkaitan dengan masalah perebutan sumberdaya alam atau sengketa lainnya yang mengakibatkan tindakan paksaan oleh suatu negara kepada negara lainnya.[10] Dalam tulisan ini umumnya dibahas penyelesaian sengketa secara damai.

Merrilss mendefinisikan sengketa sebagai perselisihan mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. [11] Sehingga sengketa internasional dapat dikatakan ada, bila perselisihan seperti ini yang melibatkan pemerintah, lembaga, badan hukum atau individu dalam bagian dunia yang berlainan. Dari definisi diatas nampak adanya perbedaan pendapat serta kepentingan yang merupakan masalah utama untuk menyebabkan timbulnya perselisihan. Dalam Behring Sea Fur Case Inggris berpendapat bahwa tindakan Amerika Serikat memperluas jurisdiksinya adalah merupakan pelanggaran hukum internasional. Tetapi Amerika Serikat menyatakan bahwa jurisdiksi itu diperluas untuk melindungi anjing laut dari perburuan kapal-kapal Inggris dan untuk melindungi industri kulit anjing laut. Selain itu sengketa dapat timbul karena pernyataan suatu pihak ditolak oleh pihak lainnya. Dalam Danish Bottle Case pernyataan pemerintah Denmark mengenai masalah penggunaan botol-botol bir daur ulang yang dapat dikembalikan menjadi masalah yang kemudian disengketakan oleh Inggris dan Masyarakat Eropa.

Keterlibatan berbagai pihak dalam sengketa internasional kadang-kadang juga mempengaruhi lembaga yang menjadi perantara jika sengketa itu terjadi. Pasal 34 Mahkamah Internasional menyatakan bahwa negara saja yang boleh bersengketa dihadapan Mahkamah Internasional.[12] Sehingga individu, NGO, badan hukum lainnya seperti perusahaan tidak memiliki locus standi yang berarti tidak diperbolehkan mengajukan perkara ke Mahkamah kecuali negara yang bersangkutan bersedia mewakili. Sebagai contoh hal ini pernah dilakukan dalam beberapa kasus seperti Anglo-Iranian Oil Company (1951) dimana pemerintah Inggris mewakili perusahaan minyak the Anglo-Iranian Oil Company untuk menggugat pemerintah Iran. Pemerintah Liechteinstein mewakili Mr. Nottebohm untuk menggugat pemerintah Guatemala dalam Nottebohm Case (1953).[13]

Cooper berpendapat bahwa sengketa lingkungan hidup internasional timbul ketika adanya suatu konflik kepentingan antara dua negara atau lebih (atau orang-orang dalam negara) mengenai perubahan dan kondisi (baik kulitatif maupun kuantitatif) lingkungan hidup fisik.[14] Dari pendapat Cooper ini masalah utama terletak pada perubahan lingkungan yang dapat mengganggu negara lain atau orang-orang di dalam suatu negara. Dalam Nuclear Test Case tindakan Perancis yang melakukan uji coba senjata nuklir di wilayah kepulauan Pasifik telah digugat oleh Australia dan Selandia Baru dengan alasan bahwa telah terjadi perubahan lingkungan dimana test nuklir ini menyebabkan jatuhnya debu radioaktif di kedua negara ini. Kasus lain yang menyangkut adanya perubahan kualitas lingkungan hidup terjadi antara Spanyol dan Perancis dalam Lake Lannoux Case dimana perubahan arus sungai akan dapat mengubah komposisi kimiawi, temperatur atau sifat lain yang merugikan kepentingan Spanyol.

Sehingga dari pendapat-pendapat diatas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya sengketa internasional timbul karena adanya konflik diantara pihak-pihak. Suatu aktivitas yang terjadi disuatu negara kadang-kadang menimbulkan gangguan pada negara lain.[15] Hal ini tentu saja menimbulkan konflik bagi negara lain jika tidak segera diselesaikan. Sebagai contoh dalam The Trial Smelter Case (USA v Canada), suatu pabrik di Kanada menimbulkan pencemaran udara dan merusak tanaman serta menimbulkan gangguan kesehatan pada penduduk yang berada di wilayah negara lain (Amerika Serikat) telah menimbulkan konflik antar negara. Timbulnya konflik ini dapat diselesaikan melalui berbagai cara yang pada intinya harus disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini disepakati oleh Amerika Serikat dan Kanada melalui pembentukan arbitrasi yang akhirnya pada tanggal 15 April 1935 ditandatangani Convention for the Final Settlement of the Difficulties Arising throught the Complaints of Damage Done in the States of Washington by Fumes Discharged from the Smelter of the Consolidated Mining and Smelting Company, Trial British Columbia yang merupakan keputusan akhir dari sidang-sidang arbitrasi.

III. MODEL/CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Banyak model penyelesaian sengketa internasional yang telah dikenal baik secara teori maupun praktek. Tahun 1907 pernah ditandatangani Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes. Mengenai penyelesaian sengketa secara damai, Starke membagi menjadi 4 model yaitu :[16]

a. Arbitrasi

b. Penyelesaian yudisial

c. Perundingan, jasa-jasa baik, perantaraan, pendamaian atau penyelidikan.

d. Penyelesaian di bawah PBB

Sedangkan Akehurst membagi menjadi 3 model yaitu non-judicial methods of settlement, setllement of disputes under the United Nations Charter, arbitration and judicial setllement.[17] Berbeda dengan Merrills yang membagi menjadi beberapa cara yaitu : negosiasi, mediasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrasi, pengadilan dunia, konvensi hukum laut, PBB dan organisasi regional.[18]

Dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup telah ada dokumen yang bersifat soft law[19] sebagai patokan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dokumen ini merupakan hasil KTT Rio 1992 yaitu Deklarasi mengenai Lingkungan dan Pembangunan atau disebut Deklarasi Rio 1992. Prinsip 26 menyatakan :

“States shall resolve all their environment disputes peacefully and by appropriate means in accordance with the Charter of the United Nations.”

(Negara-negara hendaknya menyelesaikan perselisihan di bidang lingkungan hidup secara damai dan melalui cara yang baik sesuai dengan Piagam PBB).

Berkaitan dengan prinsip diatas, penyelesaian sengketa lingkungan hidup inaternasional hendaknya berpedoman pada Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (Charter of United Nations) khususnya Bab VI yang mengatur mengenai masalah penyelesaian pertikaian secara damai. Mengenai cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa Pasal 33 (1) Piagam PBB menyatakan :

“ Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.”

Sehingga berdasarkan pasal diatas, Perserikatan Bangsa-bangsa menggunakan beberapa model atau cara penyelesaian sengketa yaitu :

a. Perundingan

b. Penyelidikan

c. Mediasi

d. Konsiliasi

e. Arbitrasi

f. Hukum internasional regional

g. Pengaturan badan-badan regional

h. Cara lainnya yang dipilih para pihak.

Mengingat data yang diperoleh sangat terbatas dibawah ini akan ditunjukkan beberapa model atau cara dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup diantaranya :

1. Arbitrasi (Perwasitan).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrasi sudah dikenal dalam sejarah hukum internasional.[20] Setelah dua abad lebih jarang digunakan, Amerika Serikat dan Inggris melalui Traktat Jay tahun 1794 memperkenalkan kembali cara arbitrase dengan pembentukan 3 komisi gabungan yang dipimpin oleh seorang wasit (arbitator).[21] Keberhasilan lembaga ini dalam menyelesaikan Alabama Claims Award (1872) telah membangkitkan kembali berbagai lembaga arbitrasi. Arbitrasi dapat dibentuk dengan mendasarkan pada penyerahan penyelesaian sengketa kepada pihak-pihak tertentu yang disebut sebagai arbitrator. Arbitrator ini dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penunjukan suatu komisi atau perorangan dari warga negara masing-masing pihak ditambah dengan pihak netral merupakan cara yang umum dipakai. Dapat juga dibentuk arbitrator tunggal yang berasal dari negara netral. Beberapa contoh kasus yang menggunakan arbitrasi.

a. Behring Sea Arbitration (USA v Great Britain)

b. Trial Smelter Arbitration (USA v Canada)

c. Lake Lannoux Arbitration (Spain v French)

2. Negosiasi

Jika timbul kasus antar negara, maka wakil-wakil diplomatik atau departemen-departemen yang berkepentingan dipertemukan dalam suatu perundingan. Jika negara yang bersengketa menolak untuk melakukan perundingan atau pertemuan dalam satu meja, maka negosiasi dapat mengalami kegagalan atau gagal sama sekali. Resiko kegagalan melalui negosiasi sangat besar karena biasanya hanya melibatkan negara-negara yang bersengketa dan tidak melibatkan pihak ketiga. Dalam Fisheries Jurisdiction Case, Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa negosiasi merupakan metode yang cocok untuk menerapkannya dalam kasus ini.[22] Dalam Cosmos 954 Case (Canada v USSR) setelah jatuhnya satelit bertenaga nuklir yang merugikan Kanada, gugatan klaim atas pergantian biaya-biaya pemulihan segera dilakukan melalui cara negosiasi. Setelah melalui negosiasi akhirnya pada tanggal 2 April 1981 USSR (Uni Sovyet) menyetujui untuk membayar ganti rugi kepada Kanada.

3. Mediasi

Jika negosiasi mengalami kegagalan maka dapat dilakukan mediasi. Mediasi umumnya melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator. Namun hal ini tergantung dari kemauan pihak-pihak yang bersengketa melalui suatu persetujuan tertentu. Mediator biasanya bertindak lebih aktif dengan menawarkan atau mengajukan proposal pada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kasus Indus Water Case (India v Pakistan) tentang sengketa pengalihan arus sungai Indus, International Bank for Reconstructure and Development (IBRD\World Bank) pernah memainkan peran sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perairan Indus di tahun 1961.[23]

4. Badan-badan internasional

Badan-badan internasional seperti badan-badan PBB dan Masyarakat Eropa, aktif terlibat dalam penyelesaian sengketa yang menyangkut masalah lingkungan hidup. Bahkan kadang-kadang badan ini menjembatani sengketa yang timbul diantara negara-negara. Seperti kasus perairan Indus dimana peran IBRD/World Bank cukup efektif dalam menjembatani masalah yang timbul antara Pakistan dan India. Dalam Chorfu Channel Case, Dewan Keamanan telah membentuk komite untuk penyelidikan bukti-bukti mengenai timbulnya sengketa tersebut. Masyarakat Eropa juga sering terlibat dalam menyelesaikan beberapa kasus mengenai sengketa diantara anggota-anggotanya.[24]

5. Pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa, pengadilan merupakan badan terpenting dan biasanya dilakukan sebagai upaya terakhir jika perundingan gagal atau tidak memungkinkan. Hal ini disebabkan karena proses pengadilan kadang-kadang memakan waktu yang lama serta biaya yang tinggi. Penyelesaian sengketa yang diajukan ke pengadilan akan memiliki konsekuensi yaitu keputusannya akan mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersengketa. Pengadilan internasional yang pernah menangani masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup diantaranya Mahkamah Internasional dalam Nuclear Test Cases (Australia v. French & New Zealand v. French). Sedangkan kasus yang bersinggungan secara tidak langsung diantaranya Fisheries Jurisdiction Cases dan Shelf Delimitation Cases.[25] Kasus lainnya adalah Gulf of Maine Case (Canada v. USA), Chorfu Channel Case. Saat ini Mahkamah Internasional juga sedang menangani Certain Phosphat Land in Nauru Case dan Gabcikovo-Nagymaros Project Case dan permintaan Advisory Opinion WHO mengenai masalah percobaan nuklir. Sedangkan Mahkamah Pengadilan Eropa juga pernah menangani beberapa kasus di bidang lingkungan hidup diantaranya Handelskwekerij GJ Bier v. Mines de Pottates d`Alsace, Case 21/76, Commission v. Belgium, Case 2/90, Commission of the European Communities v. France, Case 182/89, Commission of the European Communities v. Netherland, Case 291/84. Beberapa pengadilan nasional yang menangani penyelesaian sengketa internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup diantaranya Bhopal Gas Lake Disaster Case (Government of India v. Union Carbide Corporation) yang dilakukan di US District Court, Southern District of New York;[26] Patmos Case (General Nation Maritime Transport Company and Others v. the Patmos Shipping Company and Others) yang dilakukan di Court of Messina.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BEBERAPA KONVENSI

Konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup biasanya sudah memiliki pengaturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa. Namun ada juga yang tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa diantaranya Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 1940 di kota Washington. Juga International Convention for the Regulation of Whaling yang ditandatangani di kota Washington tanggal 2 Desember 1946.

Prosedur penyelesaian sengketa dalam perjanjian internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui penyelesaian diplomatik dan penyelesaian hukum. Penyelesaian diplomatik seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, jasa-jasa baik sering dikatakan sebagai penyelesaian informal. Sedangkan penyelesaian hukum melalui pembentukan arbitrasi atau pengajuan perkara ke pengadilan seperti Mahkamah Internasional, Mahkamah Pengadilan Eropa dll, sering disebut sebagai penyelesaian formal.[27]

Perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup memiliki berbagai cara dalam penyelesaian sengketa. Beberapa perjanjian internasional yang menggunakan penyelesaian sengketa melalui negosisasi diantaranya Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 1979,[28] Kuwait Regional Convention for Cooperation on the Protection of Marine Environment from Pollution,[29] Convention Protection Mediterranean Sea Against Pollution,[30] International Convention Relating to the Intervention on the High Sea Cases of Oil Pollution,[31] Convention Protection of the Marine Environment of Baltic Sea,[32] Convention on Global Climate Change[33] dan Convention on Biodeversity.[34] Sedangkan yang menggunakan cara mediasi diantaranya Antartic Treaty[35], Convention on the Protection of the Marine Environment of Baltic Sea Area, European Convention for the Protection for Animal Kept for Farming Purposes, Vienna Convention on Protection of the Ozone Layer,[36] Convention on Biodeversity. Sedangkan beberapa konvensi lainnya menerapkan cara konsiliasi seperti Convention on Land-Based Sources, Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer, Biodeversity Convention dan Climate Change Convention.

Selain itu ada beberapa konvensi yang menggunakan cara pembentukan suatu panitia penyelesaian sengketa (a committee of dispute settlement) diantaranya Agreement for the Estabilishement of a General Fisheries Council for Meditteranean,[37] Agreement for the Estabilishement of a Commision for Controlling the Desert Locust in the Eastern Region of its Distribution Area in South-West Asia[38] dan Agreement for the Estabilishment on a Permanent Basis of a Latin- American Forest Research and Training Institute.[39]

Sedangkan cara-cara informal lainnya seperti penggunaan jasa-jasa baik (good office), konsiliasi serta penggunaan pihak ketiga juga diterapkan oleh beberapa konvensi diantaranya International Convention Relating to Intervention on the High Sea Cases of Oil Pollution Causalties, Kuwait Regional Convention on the Protection of Marine Environment from Pollution, Antartic Treaty, Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer [40]dan Convention on Biodeversity.[41]

Penyelesaian sengketa melalui jalur formal seperti arbitrasi sudah diterapkan dalam Treaty Between Great Britain and the United States submitting to Arbitration the Question Relating to the Seal Fisheries in Bering Sea yang ditandatangani di kota Washington pada tanggal 29 Februari 1892. Dalam beberapa konvensi internasional arbitrasi merupakan salah satu cara yang banyak dipakai seperti European Convention for the Protection of Animals During International Transport, Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land Based Sources,[42] Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats,[43] Convention Protection of the Marine Environment of Baltic Sea Area, Convention for the Protection of the Rhine Againsts Chemical Pollution, International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal,[44] Convention on Biological Diversity dan Convention on Global Climate Change. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional sebagian besar konvensi telah menyatakan dengan suatu persyaratan yaitu apabila semua cara tidak dicapai kata sepakat atau telah gagal sama sekali. Agreement for the Estabilishment of General Fisheres Mediterannean, Antartic Treaty, Convention Protection of the Marine Environment of Baltic Area, International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer, Basel Convention , Biodeversity Convention dan Convention on Global Climate Change merupakan contoh-contoh konvensi yang menggunakan prosedur ini.

African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources yang ditandatangani pada tanggal 15 September 1968 selain menggunakan berbagai cara seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrasi dalam penyelesaian sengketa juga menggunakan badan khusus. Konvensi ini menyerahkan penyelesaian sengketa diantara para pihak penandatangan melalui suatu komisi yang ada pada suatu badan internasional yaitu Organization African Unity (OAU). Hal ini disebutkan dalam pasal 18 konvensi ini yang menyatakan :

“ Any dispute between the contracting states relating to the intepretation or application of this Convention which cannot be settled by negotiation, shall at the request of any party be submitted to the Commission of Mediation, Conciliation and Arbitration of the Organization of Africa Unity.”

Ada beberapa konvensi internasional lainnya yang mengirimkan sengketa pada badan khusus seperti Convention Supplementary to the Paris Convention of July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy yang berdasarkan pasal 17 jika timbul sengketa akan diselesaikan melalui European Nuclear Energy Tribunal. Dalam Act Regarding Navigation and Economic Cooperation Between States of the Niger Basin berdasarkan pasal 7, jika timbul sengketa akan diselesaikan oleh The Inter-Governmental Organization yaitu The River Niger Commission.[45] Dalam pasal 18 (2) Convention International Trade in Endagered Species (CITES) jika negosiasi gagal berdasarkan pasal 18 (1) maka sengketa dapat dikirim ke Permanent Court of Arbitration di Den Haag, Belanda. Kuwait Regional Convention for Cooperation on the Protection of the Marine Environment from Pollution pada pasal 25 menyebutkan bahwa jika sengketa timbul dan negosiasi gagal maka harus diselesaikan oleh Judicial Commission for the Settlement of Disputes yang dibentuk berdasarkan pasal 16 (b) iii.

V. PENYELESAIAN SENGKETA OLEH MAHKAMAH INTERNASIONAL

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) merupakan badan internasional yang diakui memiliki kedudukan istimewa. Selain sebagai badan utama Perserikatan Bangsa-bangsa,[46] Mahkamah Internasional juga merupakan badan pengadilan yang memiliki reputasi internasional dan mempunyai statuta tersendiri. Mahkamah Internasional merupakan kelanjutan dari Mahkamah Permanen Internasional (Permanent International Court of Justice/PICJ)[47] yang dibentuk oleh Liga Bangsa-bangsa sehingga tidak berbeda jauh dengan peraturan yang berlaku dalam PICJ . Dalam struktur organisasinya Mahkamah Internasional terdiri atas Presiden, Wakil Presiden Mahkamah Internasional dan hakim anggota serta panitera yang dipilih tanpa terikat atau mewakili negaranya. Para hakim berjumlah 15 orang dan tidak boleh memiliki kewarganegaraan yang sama. Dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Kualifikasi para hakim harus merupakan pribadi yang baik dan bermoral tinggi serta memiliki reputasi yang diakui internasional. Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu kasus dimana negaranya terlibat serta tidak diperkenankan untuk terlibat kegiatan politik, administratif, pembimbing dan advokat bagi negaranya.

Dalam menghadapi suatu kasus umumnya kehadiran para hakim harus lengkap atau minimum 9 hakim. Dalam kasus-kasus tertentu Mahkamah Internasional dapat membentuk suatu kamar penyelesaian sengketa (Chamber of Settlement Disputte) yang terdiri atas 3 hakim atau lebih berdasarkan Pasal 26 Statuta Mahkamah. Kebutuhan ini sebenarnya sudah pernah diungkapkan oleh beberapa hakim sejak tahun 1980. Untuk pertema kalinya Mahkamah Internasional menggunakan suatu kamar (chamber) dalam Gulf of Maine Case (USA v. Canada). Kamar sengketa ini dipimpin oleh Hakim Ago (Presiden), hakim Gros, hakim Molser, hakim Shwabel dan hakim ad hoc Cohen.[48] Hal ini dikarenakan banyak pendekatan yang digunakan diantaranya klaim atas perbatasan, isu-isu mengenai geologi, geomorfologi, lingkungan hidup, kelautan, ketergantungan ekonomi serta metode penentuan batasan wilayah.

Dalam menghadapi kasus-kasus lingkungan hidup Mahkamah juga telah membentuk Kamar Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Chamber of Environmnetal Disputte Settlement) pada tanggal 19 Juli 1993.[49] Dua kasus yang diterima baru-baru ini yaitu Certain Phosphat in Nauru Land (Nauru v. Australia) dan Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungaria v. Slovakia) sedang dipelajari oleh kamar ini. Sementara itu beberapa kasus lainnya juga muncul seperti gugatan Australia untuk kedua kalinya terhadap Perancis atas percobaan nuklir sedang diupayakan.

Sebenarnya kasus lingkungan hidup dalam arti luas pernah ditangani oleh Mahkamah Internasional Permanen (PICJ) seperti dalam Diversion of the Waters of the River Meuse dan Territorial Jurisdiction of the International Commission of the River Oder Case 1929. Demikian juga dengan Mahkamah yang telah beberapa kali menangani sengketa yang bersinggungan dengan masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh dalam Chorfu Channel Case (UK v. Albania) 1949, Nuclear Test Cases, Gulf of Maine Case (USA v. Canada) 1984, Fisheries Jurisdiction Case, beberapa kasus mengenai landas kontinen dan perbatasan.

Dalam kasus Certain Phosphat di Nauru gugatan terhadap Australia diajukan karena sebagai anggota Dewan Perwalian yang ditugaskan untuk menangani persiapan kemerdekaan Nauru, dianggap telah gagal. Bahkan kewajibannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan pembangunan justru menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan tidak merehabilitasi kerusakan yang terjadi. Dalam kasus Gabcikovo-Nagymaros Project, sengketa mengenai proyek pembangunan suatu bendungan khususnya menyangkut soal pelaksanaan perjanjian pembangunan. Juga perlu diperhitungkan dampak yang timbul terhadap masalah lingkungan akibat pembangunan bendungan ini.

Advisory opinion yang hanya diberikan kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan dan badan-badan lain atas persetujuan kedua badan tersebut, juga saat ini diajukan oleh World Health Organization (WHO). Pada bulan Mei 1993 WHO telah menyetujui suatu pengajuan Advisory Opinion kepada Mahkamah Internasional mengenai masalah percobaan test nuklir dan senjata sejenisnya. Pertanyaan yang diajukan adalah tindakan tersebut telah melanggar kewajiban hukum internasional atau Konstitusi WHO karena telah mengganggu kesehatan manusia.[50]

VI. BEBERAPA CONTOH KASUS

1. Trial Smelter Case[51]

Kasus ini mengenai masalah pencemaran udara yang berasal dari wilayah Kanada dan memasuki Amerika Serikat. Bermula dari beroperasinya pabrik pertambangan di kota Trial, British Columbia., Kanada yang mengeluarkan asap mengandung bahan kimia sulfur. Asap tersebut memasuki wilayah negara bagian Washington (Amerika Serikat) yang kemudian mencemari berbagai tanaman seperti jagung, gandum dll. Selain itu pencemaran ini juga telah menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia yaitu timbulnya penyakit yang diderita penduduk sekitarnya. Gugatan kemudian diajukan oleh Amerika Serikat dengan menunjuk pada Treaty Relating to Boundary Waters and Questions Arising Along the Boundary Between the United States and Canada (Washington) tertanggal 11 Januari 1909. Kasus ini diajukan pada International Joint Commission yang dibentuk berdasarkan perjanjian tersebut. Pada akhirnya disepakati para pihak untuk menyelesaikan dengan cara pembentukan arbitrasi (perwasitan) yang pada tahun 1935 dikeluarkan keputusan bahwa Kanada harus membayar ganti rugi kepada Amerika Serikat atas tindakannya. Tanggal 15 April 1935 ditandatangani Convention for the Final Settleemnt of the Difficulties Arising Through Complain Damage Done of in the States of Washington by Fumes Discharged from Smelter of the Consolidated Mining and Smelting Company.

2. Chorfu Channel Case[52]

Kasus ini merupakan sengketa antara Albania dan Inggris yang cara pengajuannya melalui pengadilan yaitu ke Mahkamah Internasional pada tahun 1949. Peristiwanya terjadi pada tanggal 15 Mei 1946 pada saat kapal-kapal Inggris berlayar memasuki selat Chorfu wilayah Albania. Ketika memasuki laut teritorial Albania kapal-kapal tersebut ditembaki dengan meriam-meriam yang ada di pantai Albania. Albania ketika itu sedang dalam keadaan perang dengan Yunani. Tanggal 22 Oktober 1949 sebuah kapal Inggris telah menabrak ranjau yang berada di selat tersebut yang kemudian menimbulkan korban jiwa. Atas kejadian tersebut Inggris kemudain melakukan pembersihan terhadap ranjau-ranjau yang ada di selat tersebut tanpa adanya izin dari pemerintah Albania. Kemudian sengketa timbul dan diajukan ke Mahkamah Internasional. Keputusan mahkamah Internasional menyatakan bahwa Albania bertenggungjawab atas kerusakan kapal Inggris dan Inggris telah melanggar kedaulatan Albania karena tindakannya menyapu ranjau. Persoalan ini sebenarnya tidak berkaitan dengan masalah lingkungan hidup secara langsung. Namun dalam kasus ini telah diterapkan suatu prinsip yang mirip dengan Prinsip 21 Deklarasi Stockhlom 1972 yaitu dalam salah satu keputusannya menyatakan bahwa setiap negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu atau merugikan negara lainnya.

3. Gulf of Maine Case[53]

Kasus ini mengenai masalah perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Pengajuan perkara diajukan melalui cara ke pengadilan internasional yaitu Mahkamah Internasional. Dalam sengketa ini untuk pertama kalinya Mahkamah Internasional membentuk Kamar Penyelesaian Sengketa (Chamber of Disputte Settlement) berdasarkan pasal 26 (1). Persoalan pokok yang diajukan adalah mengenai penetapan perbatasan tunggal (single maritime boundary) yang digunakan. Batas Kanada yang diajukan adalah equidistance line tapi Amerika Serikat menginginkan bahwa perbatasan tergantung dari keadaan yang relevan di wilayah tersebut. Selain itu menurut Kanada, Teluk Maine beserta wilayah yang berdekatan termasuk bagian penting karena memunyai hubungan yang kompleks dan memiliki proses biologis yang penting. Juga wilayah ini merupakan eksosistem laut yang penting di wilayah utara. Dilain pihak Amerika Serikat menyatakan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik berdasarkan 3 prinsip rezim ekologi. Dalam hal ini ternyata Teluk Maine juga membentuk komunitas flora dan funa dalam semua siklus jaring makanan dari yang terkecil hingga ikan yang terbesar. Mahkamah Internasional kemudian mempelajari kasus ini.

4. Cosmos 954 Case[54]

Kasus mengenai jatuhnya satelit bertenaga nuklir milik Uni Sovyet yaitu Cosmos 954. Pada tanggal 18 September 1977 Uni Sovyet menempatkan satelitnya Cosmos 954 yang membawa uranium Isotop 235 ke dalam orbitnya dan telah menginformasikan kepada Sekretariat Jenderal PBB. Tanggal 24 Januari 1978 satelit ini mengalami kerusakan dan tidak berfungsi yang berakibat jatuhnya satelit ini hingga memasuki wilayah Charlotte Island, Kanada. Pemerintah Kanada segera melakukan operasi pembersihan yang berlangsung tanggal 24 Januari 1978 hingga 20 April 1978 dan tahap ke II dari tanggal 2 April hingga 15 Oktober 1978. Pemerintah Kanada harus mengeluarkan 14 juta dollar untuk operasi ini. Melalui cara negosiasi dengan pemerintah Uni Sovyet sebanyak 6 juta Dollar diklaim kepada pemerintah Uni Sovyet. Klaim ini didasarkan pada Convention on Civil Liability for Damage Caused by Spaces Object yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 1972. Klaim yang diajukan didasarkan juga perlunya pembersihan terhadap radioaktif dan kerusakan lingkungan hidup. Akhirnya melalui cara negosiasi yang berlanjut hingga di bulan April 1981 ditandatangani suatu protokol mengenai ganti rugi dimana Uni Sovyet mengganti biaya sebanyak 3 juta dollar.

5. Patmost Case[55]

Kasus mengenai pencemaran minyak yang menyebabkan kerusakan lingkungan di pantai Italia. Kasus ini diselesaikan dengan cara mengajukan perkara pada pengadilan nasional. Peristiwa ini bermula pada tanggal 21 maret 1985 dimana suatu kapal tanker berbendera Yunani “Patmos” bertubrukan dengan kapal tanker berbendera Spanyol “Castillo de Monte Aragon”. Akibat tubrukan ini sekitar 1300 ton dari total 80.000 ton minyak yang dibawa “Patmos” tumpah di laut yang kemudian tumpahan ini mencapai pantai Sisilia. Gugatan diajukan oleh pemerintah Italia ke pengadilan Messina dengan alasan adanya kerusakan ekologis dengan berdasar pada Civil Liability Convention dan Fund Convention. Pada tanggal 30 Juli 1986 pengadilan menolak gugatan pemerintah Italia yang diwakili Kementerian Perdagangan Laut dengan alasan kerusakan ekologis tidak terbukti terjadi pada pantai Italia. Gugatan banding diajukan pada tanggal 30 maret 1989 dan pengadilan banding Messina mengakui kalim yang diajukan pemerintah Italia.

6. Yellow Tuna Case[56]

Sengketa yang timbul antara Amerika Serikat dan Mexico mengenai metode penangkapan ikan tuna. Sengketa ini menerapkan cara penyelesaian melalui peraturan badan internasional yaitu General Agreement Tariff and Trade (GATT). Peristiwa ini bermula dari tindakan pemerintah Amerika Serikat yang melarang impor ikan tuna yang berasal dari Mexico. Hal ini merugikan Mexico yang kemudian gugatan diajukan melalui GATT Disputte Pannel I. Dalam sidang tersebut Amerika Serikat menyatakan bahwa negaranya memiliki alasan kuat yaitu pelarangan atas penangkapan ikan tuna yang dilakukan melalui jaring nelayan Mexico ternyata juga telah membunuh anak ikan lumba-lumba (dolphin) yang dilindungi berdasarkan Mamalia Protection Act 1972. Namun tindakan ini menurut Mexico merupakan upaya terselubung Amerika Serikat dengan menggunakan masalah lingkungan hidup menjadi alat perdagangan. Dari hasil kasus ini nampak bahwa kaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup semakin erat. Sementara ini GATT menunda keputusannya.

7. Danish Bottle Case[57]

Kasus antara Denmark dan Masyarakat Eropa. Kasus ini menerapkan ketentuan hukum internasional regional yaitu hukum Masyarakat Eropa. Kasus ini bermula dari tindakan Denmark yang mengeluarkan peraturan mengenai masalah penggunaan botol bir yang didaur ulang pada tahun 1981. Peraturan ini sebenarnya telah disetujui National Environmental Protection Agency yang mana dapat menolak botol baru jika kemampuannya sama dengan botol yang telah didaur ulang kecuali dalam bentuk kaleng. Sehingga impor atas botol-botol baru dapat dikurangi. Botol-botol bir daur ulang tersebut yang dapat dipakai kembali ternyata merugikan negara-negara lain seperti Inggris. Tindakan ini menimbulkan protes dengan alasan diskriminasi perdagangan sehingga Inggris dan negara lainnya meminta bantuan Komisi Eropa untuk mangajukan gugatan kepada Denmark. Pada tanggal 16 Desember 1986 gugatan diajukan oleh komisi Eropa kepada Mahkamah Eropa (European Court of Justice/ECJ) dengan alasan pelanggaran pasal 30 Perjanjian Roma mengenai kebebasan bergerak atas barang-barang. Denmark beralasan bahwa hal ini sudah dilakukan dengan penggunaan suatu sistem yang baik dan merupakan upaya perlindungan lingkungan. Ternyata hukum Eropa belum memiliki ketentuan mengenai masalah ini. Komisi kemudian menyatakan bahwa penerapan hukum Denmark atas sistem ini tidak diterapkan untuk impor sama seperti ketentuan yang berlaku di dalam negeri.

VII.PENUTUP

Dengan melihat perkembangan diatas, sengketa mengenai persoalan lingkungan hidup internasional akan semakin penting untuk diperhitungkan. Dalam beberapa kasus tingkat kepekaan politik menjadi sangat tinggi seperti dalam Yellow Tuna Case dan Danish Bottle Case. Hal ini karena menyangkut soal-soal ekonomi dan perdagangan yang akhir-akhir ini meningkatkan persaingan antar negara. Sementara itu kasus lainnya yang menyangkut sumberdaya alam sering melibatkan banyak persoalan seperti sosial, politis, ekonomi dll. Timbulnya kasus-kasus mengenai masalah lingkungan hidup akan terus terjadi. Karena itu mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ada baik melalui jalur informal maupun formal harus dikembangkan terus.

Pengembangan ini tidak boleh terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini sedang dikembangkan. Penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup dalam perspektif hukum internasional akan semakin menarik di kemudian hari mengingat proses menyatunya dunia dan perubahan-perubahan yang cepat dan mendasar semakin dirasakan oleh masyarakat internasional. Hingga sekarang tuntutan perlunya diperbaharui statuta Mahkamah Internasional yang memberikan kesempatan kepada aktor lain seperti individu, Non Governmental Organization (NGO) serta badan hukum lainnya seperti perusahaan untuk mengajukan gugatan, semakin besar. Di pihak lain keterbatasan Mahkamah Internasional menyebabkan adanya usulan perlunya dibentuk Peradilan Lingkungan Hidup Internasional (International Environmental Tribunal) yang memberikan kesempatan kepada aktor non-negara untuk menggugat suatu negara.

Prinsip 26 dan Prinsip 22 Deklarasi Rio 1992 yang melandasi penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup juga sedang dikembangkan. Sehingga diharapkan kasus-kasus lingkungan hidup yang berkembang baik dalam level nasional maupun internasional diharapkan dapat diselesaikan dengan baik di masa mendatang.

DAFTAR BACAAN

I. Buku

Akehurst, Michael. 1983. A Modern Introduction to International Law, 4th Edition,George Allen & Unwin (Publishers) Ltd.

Ball, Simon & Stuart Bell. 1992. Environmental Law, Blackstone Press Limited, London.

Merrills, J.G. 1986. Penyelesaian Sengketa Internasional diterjemahkan oleh Achmad Faudzan, Tarsito, Bandung.

Nussbaum, Arthur dan Sam Suhaedi. 1969. Sedjarah Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung.

Rasjid, Abdul. 1985. Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara melalui Mahkamah Internasional, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Sands, Phillipe. 1993. Greening International Law, Earthscan Publication, London.

Starke, J.G. 1989. Pengantar Hukum Internasional diterjemahkan oleh Sumitro LS Danuredjo, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

II. Makalah

Cooper, Catherine A. 1986. The Management of International Environmental Dispute in the Context of Canada-United States Relations : A Survey and Evaluation of Techniques and Mechanisms dalam Canadian Year Book of International Law, University of British Columbia Press.

Desai, Bharat. 1993. The Bhopal Gas Leak Disaster Litigation: An Overview dalam Asian Year Book of International Law, Martinus Nijhoff, Amsterdam.

Ospina, E Valencia.1993. The International Court of Justice and International Environmental Law dalam Asian Year Book of International Law, Martinus Nijhoff, Amsterdam.

Pramudianto, A. 1995. Soft Law Dalam Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIII Nomor 4 Oktober 1995.

III. Dokumen lainnya

UNEP. 1991. Register of International Treaties & Other Agreements in the Field of the Environment, UNEP, Nairobi.



[1] Sands, P. 1993. Greening International Law, Earthscan Publication Ltd, London. hlm xix.

[2] Ball, Simon & Stuart Bell.1991. Environmental Law, Blackstone Press Limited, London. Hlm xv-xvii.

[3] Kasus mengenai campur tangan orang lain terhadap hak milik seseorang (trepass). Ibid 142.

[4] Kasus keluhan terhadap gangguan kebisingan. Ibid 141.

[5] Kasus mengenai pencemaran asap berbahaya yang memasuki tanah seseorang. Ibid 138.

[6] Kasus mengenai dampak dari kawasan industri alkali yang mempengaruhi kehidupan seseorang beserta tanah dan peternakannya. Ibid 140.

[7] Kasus mengenai pembuatan reservoir yang merusak tambang seseorang. Dalam kasus ini diperkenalkan untuk pertama kalinya istilah “strict liability”. Ibid 144-145.

[8] Kasus mengenai pencemaran air tanah. Ibid Hlm 330.

[9] Starke, JG. 1989. Introduction to International Law diterjemahkan oleh Sumitro L.S. Danuredjo, Pengan-tar Hukum Internasional, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm 171. Bandingkan dengan karya J.L. Brier ly, atau para pengarang Indonesia seperti Wiryono Projodikoro, Ali Sostroamidjoyo.

[10] Misalnya dalam kasus peledakan senjata nuklir oleh Perancis dimana Australia merasa dirugikan karena wilayah udaranya tercemar. Australia kemudian melakukan tindakan boikot terhadap barang-barang Peran-cis. Hal ini merupakan salah satu penggunaan secara paksa terhadap penyelesaian sengketa. Lihat selanjut-nya Starke, .op.cit., hlm 203.

[11] J.G. Merrills. 1986. International Disuputte Settllement disadur oleh Achmad Faudzan, Penyelesaian Sengketa Internasional, Tarsito, Bandung. H lm 1.

[12] Pasal 34 (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan :

“ Hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah.”

[13] Rasjid, A. 1985. Upaya Penyelesaian Sengketa Antarnegara melalui Mahkamah Internasional, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 41.

[14] Cooper, Catherine. A. 1986. The Management of International Environmental Disputes in the Context of Canada-United States Relations : A Survey and Evaluation of Techniques and Mechanisms dalam Cana-dian Year Book of International Law, Vol. XXIV, University of British Columbia Press, Vancouver. hlm. 249.

[15] Mengenai masalah ini telah dinyatakan dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockhlom 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 yang menyatakan :

“ States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the soverign right to exploit their own resources pursuant to their own environmnet and development policies , and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environmnet of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”.

(Negara-negara, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, mempunyai kedaulatan untuk memanfaatkan sumberdaya alam mereka sesuai dengan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan pembangunan dan berkewajiban pula agar kegiatan yang berada dalam wilayah dan wewenangnya tidak akan menyebabkan timbulnya kerusakan terhadap lingkungan hidup di negara lain dan di wilayah di luar batas yurisdiksi nasionalnya).

Prinsip ini kemudian tegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Keanekeragaman Hayati 1992.

[16] Starke, J.G., op.cit., hlm 172.

[17] Akehurst, Michael. 1983. A Modern Introduction to International Law, 4th ed., George Allen & Unwin (Publishers) Ltd, London, hlm 201.

[18] Merrills kemudian membagi lagi menjadi dua kelompok yaitu penyelesaian diplomatik yang terdiri dari negosiasi, mediasi, penyelidikan, konsiliasi dan penyelesaian hukum yang terdiri dari arbitrasi dan penyelesaian yudisial. Merrills op.cit., hlm. 72.

[19] Mengenai masalah soft law baca selanjutnya Pramudianto, A. 1995. Soft Law Dalam Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIII No. 4 Oktober 1995.

[20] Lembaga arbitrasi sudah dikenal pada zaman Yunani Kuno. Pada saat itu banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup seperti sengketa-sengketa mengenai sumber-sumber perairan, hak-hak atas sungai sudah ditangani melalui lembaga arbitrasi. Lihat Nussbaum dan Sam Suhaedi. 1969. Sedjarah Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung. Hlm 9.

[21] Lihat selanjutnya Starke., op.cit. Hlm 171-173.

[22] Sands, P. Hlm 164.

[23] Merrills, op.cit., Hlm 29.

[24] Biasanya kasus ini diselesaikan melalui badan-badan yang ada dalam struktur Masyarakat Eropa. Sebagai contoh adalah Komisi Eropa membantu Inggris dan beberapa negara untuk mengajukan gugatan kepada pemerintah Denmarak ke Mahkamah Pengadilan Eropa dalam Dannish Botlle Case (European Commission v. Denmark) 1986. Case 302/86.

[25] Ospina, E. Valencia. 1994. The International Court of Justice and International Environmnetal Law dalam Ko Swan Sik et (eds). Asian Year Book of International Law, Volume 2, Martinus Nijhoff Publisher, Amsterdam. Hlm 1.

[26] Desai, Bharat, 1994. The Bhopal Gas Leak Disaster Litigation : An Overview dalam Kwo Swan Sik et al., Ibid., Hlm 164.

[27] Ada juga beberapa ahli yang membagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan diluar pengadilan atau disebut Alternative Disputte Resolution (ADR).

[28] Pasal 13 Konvensi Pencemaran Udara Lintas Batas 1979.

[29] Pasal 25 Konvensi Regional Kuwait 1978.

[30] Pasal 22 Konvensi Mengenai Perlindungan Laut Mediteranean Terhadap Pencemaran 1976.

[31] Pasal 8 Konvensi Campur Tangan Internasional Terhadap Kasus Pencemaran Minyak di L Bebas 1969.

[32] Pasal 18 Konvensi mengenai Perlindungan Lingkungan Wilayah Laut Baltik 1974.

[33] Pasal 13 Konvensi Perubahan Iklim 1992.

[34] Pasal 27 Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992.

[35] Pasal 11 Perjanjian Antartika 1959.

[36] Pasal 11 Konvensi Perlindungan Lapisan Ozon 1985.

[37] Pasal 13 Persetujuan Pembentukan Dewan Perikanan Umum Untuk Mediteranean 1949.

[38] Pasal 17 Persetujuan Mengenai Suatu Pembentukan Komisi Untuk Pengawasan Serangga Locus Gurun di wilayah Timur Laut dan Pendistribusiannya di Barat Daya Asia 1963.

[39] Pasal 19 Persetujuan ini juga memberikan cara penyelesaian sengketa melalui Piagam PBB.

[40] Pasal 11 (2) Konvensi Perlindungan lapisan Ozon 1985 menyatakan :

“If the Parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may jointly seek the good office of, or request mediation by, a third party”.

[41] Pasal 27 (2) Konvensi Keanekaragaman hayati menyatakan :

“Bila Para Pihak Bersengketa tidak mencapai kesepakatan melalui negosiasi secara bersama-sama mereka dapat menggunakan jasa-jasa baik (good office) atau meminta mediator dari pihak ketiga.”

[42] Pasal 20 Konvensi Pencegahan Pencemaran Laut Dari Sumber Yang Berasal Dari Daratan 1974

[43] Bab 8 Pasal 18 Konvensi Pelestarian Habitat Alamiah dan Liar Eropa 1979.

[44] Pasal 20 Konvensi Basel mengenai Lalu Lintas Lintas Batas Limbah B3 1989.

[45] Badan ini dibentuk berdasarkan pasal 5 dan 6 Act Regarding Navigation and Economic Cooperation Between the States of the Niger Basin yang kemudian dinamakan The River Niger Commission berdasarkan Agreement Concerning the River Niger Commission and the Navigation and Transport on the River Niger yang ditandatangani di kota Niamey tanggal 25 November 1964.

[46] Piagam PBB mengatur kedudukan Mahkamah Internasional dalam Bab XIV Pasal 92-96.

[47] Para hakim PICJ mengundurkan diri pada tanggal 1 Januari 1946 dan badan ini resmi dibubarkan pada bulan April 1946.

[48] Cooper, Chatrine A. Op.Cit 266.

[49] ICJ Communique 93/20, 19 Juli 1993. Kamar Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Chamber of Environmental Disputte Settlement) terdiri atas 7 orang hakim yaitu Schwebel, Bedjaoui, Evensen, Shahabudeen, Weeramantry, Ranjeva dan Herczegh. Tugas dari kamar ini akan berlaku efektif sejak tanggal 6 Agustus 1993. Dalam Sands .Op. Cit. Hlm. 171.

[50] Loc.cit.

[51] Bahan diambil dari beberapa tulisan Sands, Cooper dll

[52] Bahan diambil dari beberapa tulisan dalam Sands, Fauzan, Rasjid.

[53] Bahan diambil dari Cooper.

[54] Diambil dari Pramudianto, Istilah Hukum Lingkungan, Tidak Diterbitkan.

[55] Ibid

[56] Sands, Op.Cit. Hlm 98.

[57] Ibid Hlm 90.



(Dimuat dalam Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XVII No. 4 Desember 1998)

1 komentar:

  1. PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak 'bodoh', lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah 'dokumen dan rahasia negara'.
    Statemen "Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap" (KAI) dan "Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA" (KPK); adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat. Dan nekatnya hakim bejat ini menyesatkan masyarakat konsumen Indonesia ini tentu berasarkan asumsi bahwa masyarakat akan "trimo" terhadap putusan tersebut.
    Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat konsumen yang sangat dirugikan mestinya berhak mengajukan "Perlawanan Pihak Ketiga" dan menelanjangi kebusukan peradilan ini.
    Siapa yang akan mulai??

    David
    HP. (0274)9345675

    BalasHapus