Selasa, 13 Juli 2010

KAJIAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN BIOTEKNOLOGI SERTA PERANANNYA DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN KETAHANAN PANGAN

*dipresentasikan pada Konferensi Nasional Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL0 Indonesia ke XX ,14-16 Mei di Pekanbaru, Riau.


Andreas Pramudianto,SH,MSi

Peneliti Hukum Lingkungan Internasional
Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Program Pascasarjana
Universitas Indonesia (PPSML PPs-UI)



ABSTRAK

Abad mendatang peran bioteknologi (biotechnology) akan terus berkembang dan meningkat dengan pesat. Selain nanotechnology dan information and communication technology(ICT) yang merupakan teknologi masa depan (the future technology),bioteknologi juga merupakan salah satu teknologi yang akan menjadi andalan dari industri masa depan. Sebagai bagian dari pemanfaatan atas sumberdaya alam, bioteknologi diharapkan memberikan keuntungan yang akan diraih terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berkembang saat ini seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan ketersediaan energi. Namun dibalik potensi yang menjanjikan, perlu diwaspadai dampak negatif yang timbul. Untuk itu perlu dikembangkan bioteknologi yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development) Studi ini akan mengidentifikasi dan menganalisis peran bioteknologi terutama dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan persoalan ketahanan pangan dengan melihat sudut pandang hukum lingkungan internasional (international environmental law). Perangkat hukum dan kelembagaan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional telah berupaya mengantisipasi bioteknologi sebagai teknologi baru dengan harapan yang lebih baik terutama bagi peradaban umat manusia di masa mendatang.

Kata kunci : Bioteknologi; perubahan iklim; ketahanan pangan; hukum lingkungan internasional; pembangunan berkelanjutan.


I. PENDAHULUAN
Pada tanggal 24 Maret 1989, kapal tanker Exxon Valdez kandas dan menumpahkan minyaknya di Prince William Sound, Alaska, yang menyebabkan terjadinya pencemaran minyak (oil pollution) yang berdampak cukup luas. Untuk mengatasi hal ini dimulailah suatu upaya penanggulangan pencemaran minyak yang menggunakan produk bioteknologi dengan menerapkan teknologi bioremediasi. Teknologi bioremediasi ini memakai sejenis mikroba yang mampu menyerap minyak. Selama ini dari hasil penelitian telah menunjukan bahwa, mikroba ternyata dapat mengurangi tumpahan minyak jauh lebih cepat jika dibandingkan penanggulangan tumpahan minyak lainnya. Penelitian terhadap mikroba yang mampu menyerap minyak ini merupakan salah satu perkem¬bangan dari kemajuan bioteknologi. (http://www.unep.org)(Murphy:2001)
Dewasa ini, kemajuan bioteknologi sedemikian pesatn¬ya dan diunggulkan sebagai teknologi yang mampu memecahkan beberapa persoalan persoalan lingkungan hidup dan pembangunan. Menurut Shiva (1994) penerapan bioteknologi juga menawarkan banyak keuntungan bagi :
- industri primer seperti pertanian, pertambangan
- industri sekunder seperti kimia obat obatan, pangan
- industri tersier seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian, konsultasi.

Karena itu bioteknologi sangat potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara. Kemajuan yang pesat ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu biologi yang diantaranya rekayasa genetika (genetic enginering) yang telah menjadi ujung tombak industri bioteknologi. Kemampuan rekayasa genetika diantaranya adalah memproduksi virus yang bertindak sebagai insektisida, memproduksi enzim dan antibodi, produksi bakteri yang dapat menyerap minyak, tanaman yang tahan penyakit, tomat yang disi¬sipkan serat ikan yang mampu tahan lama dll. Tidak seperti bioteknologi lama, yang masih menekankan penggunakan teknik fermentasi dan teknik pemuliaan, biotek¬nologi modern ini jauh lebih berkembang melalui modifikasi bahan bahan genetik dengan penggunaan hewan percobaan seperti ikan dan jenis jenis mamalia tertentu untuk direkayasa secara genetik dengan metode rekombinasi DNA (r-DNA) untuk menemukan "kehidupan baru" (new life). Dengan rekombinasi DNA salah satunya diciptakan protein rekombinan yang kemudian dikembangkan insulin, hormon pertumbuhan dll. Perkembangan selanjutnya dikembangkan antibodi hingga teknologi kloning yang sering disebut sebagai perkembangan fase ketiga. (Witarto:2005)
Walaupun demikian selama ini teknologi fermentasi tetap dipakai dalam bioteknologi baru dengan cara rekayasa genetika mikro-organisme untuk memproduksi produk produk baru dalam bidang kimia dan biologi seperti enzim, virus dll. Karena itu bioteknologi kini menjadi pencipta kehidupan baru dan sangat menjanjikan dengan berbagai keuntungan ekonomis. Dimulailah era komersialisasi dengan campur tangan banyak perusahaan multinasional terutama perusahaan biofarmasi sebagai ujung tombak. Perusahaan Multinasional yang menguasai bioteknologi ini berada di negara negara maju dan hasil penemuannya dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual (intelectual property right) seperti hak paten. Tentu saja bagi perusahaan multinasional yang memiliki dana yang kuat untuk Research and Development (R&D) menganggap keuntungan bioteknologi sangat besar. Selain menunjang konsep industri masa depan, (the future industry) juga menjadikan berbagai bentuk kehidupan baru yang dapat dikomersialisasikan. Namun demikian timbul juga dampak negatif yang merugikan seperti dampak negatif dari manipulasi gen gen tertentu, pencemaran terhadap spesies-spesies asli, pelepasan organisme hasil rekayasa genetika atau yang dikenal sebagai Genetically Modified Organism (GMO) dll. Perkembangan bioteknologi yang terkait dengan lingkungan hidup diatur dalam perangkat hukum internasional baik soft law maupun hard law. Perangkat soft law yang mengatur bioteknologi diantaranya seperti Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992 dan Agenda 21. Sedangkan perangkat hard law seperti Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (UNCBD) 1992 dan Protokolnya yaitu Cartagena Protocol 2000.
Perubahan iklim dan ketahanan pangan merupakan persoalan global yang dihadapi saat ini. Perangkat hukum internasional telah menyediakan Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) 1992 yang sudah melakukan lebih dari 15 kali pertemuan para pihak peserta konvensi (Conferences of the Parties/COP). Dalam beberapa kali pertemuan dibahas juga masalah pangan. Sementara itu Protokol Kyoto 1997 juga telah melakukan beberapa kali pertemuan (Meeting of the Parties/MOP) dan akan berakhir periode komitmennya, sehingga perlu diperbaharui. Kesepakatan terakhir yang dicapai adalah Copenhagen Accord yang bersifat soft law dan tidak mengikat secara hukum (non legally binding) yang disetujui pada COP ke-15 di Kopenhagen, Denmark.
Perubahan iklim ternyata berdampak sangat luas dan nampaknya akan berkepanjangan. Terlepas dari perdebatan yang terjadi, perubahan iklim telah nyata dan terlihat dari laporan berbagai pihak yang memiliki otoritas yang kompeten seperti laporan IPCC (AR-4), Komisi Stern, UNEP dan banyak laporan negara (art of the state) atau badan internasional lainnya. Pada intinya laporan-laporan tersebut menyebutkan adanya kecenderungan peningkatan suhu rata-rata iklim di bumi yang dapat membahayakan kehidupan di bumi. Salah satu dampak yang paling berpengaruh adalah ancaman ketersediaan pangan. Selama ini ketersediaan pangan banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan distribusi yang tidak merata. Dengan adanya perubahan iklim, maka peningkatan ancaman ketersediaan pangan semakin bertambah. Disinilah peran bioteknologi dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya penanganan perubahan iklim dan peningkatan ketersediaan pangan. Bioteknologi dapat membantu menurunkan suhu iklim akibat penggunaan CO2. Dengan bioteknologi ketersediaan pangan dapat ditingkatkan berlipat ganda sehingga ketahanan pangan dapat terjamin.
Disisi lain yang perlu diperhatikan adalah dalam beberapa tahun mendatang nampaknya perkembangan bioteknologi meningkat dengan pesat, namun resiko terhadap lingkun¬gan hidup masih belum diketahui secara pasti mengingat hal ini masih tergolong baru. Sementara itu, berbagai perangkat hukum dan kelembagaan yang menangani masalah bioteknologi masih sangat terbatas. Peraturan hukum internasional serta lembaga internasional yang khusus mengatur masalah bioteknologi belum memadai dan hukum nasional di berbagai negara masih menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan ini akibat dari adanya arus informasi yang menyangkut bidang bioteknologi masih sangat terbatas diterima terutama oleh sebagian besar negara-negara berkembang.


II. DEFINISI DAN PERKEMBANGAN BIOTEKNOLOGI
Genetic Enginering, Recombinant DNA Tecnologies, Molecular Technique, Gene Manipula¬tion, Transgenetic adalah beberapa istilah populer yang dipakai dalam bidang bioteknologi modern saat ini. Bioteknologi modern telah dicoba didefinisikan oleh beberapa ahli dan lembaga internasional. Kim (1994) mencoba mendefinisi¬kan sebagai industri yang menggunakan rekombinan DNA dan sel fusion. Selain itu Kantor Bantuan Teknik Konggres (Office of the Techical Assistance of the US Conggres) menggunakan istilah bioteknologi yang menunjuk pada teknik-teknik bioprosesing baru. (Kim:1994)
Dictionary Environment and Development (Crump:1991) mendifinisikan :

"Bioteknologi is the application of biological organisme, systems and processes to industrial processes."

Dalam definisi ini berkaitan dengan kemampuan organisme hidup dan mikro organisme yang menjadi bagian dari industri penghasil barang dan jasa. Organisme hidup merupakan bahan penting bagi industri seperti makanan, obat obatan dll. Sedangkan mikroorganisme telah dikenal sejak zaman dahulu sebagai penghasil industri bir, keju, susu, roti dll. Penggunaan mikroorganisme pada industri modern adalah untuk menghasilkan antibiotik, vitamin, vinegar , enzim dll.
Strategie De La Biodiversite (1992) yang dikeluarkan pemerintah Kanada, mendefinisikan Bioteknologi sebagai :

“Toute application scientifique et technologique l`utilitasion directe ou indirecte des organismes vivants,en entier ou partie, ou des derives de ceux-ci, dans leur forme naturelle ou modifiee”.

Dari definisi diatas dinyatakan bahwa bioteknologi merupakan penerapan secara menyeluruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penggunaan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap seluruh bentuk kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa luasnya penerapan bioteknologi karena menggunakan berbagai teknik dan cara untuk merekayasa seluruh bentuk kehidupan. Hal ini akan berbeda dengan definisi tradisionil yang masih menekankan pada teknik fermentasi dan pemuliaan.
Sedangkan Hari Hartiko dalam Krishnayanti dan Jhamtani (1995) mendefinisikan :

“ Bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan mahluk hidup (agen hayati) yang telah direkayasa untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kesejahteraan manusia”

Dalam definisi ini rekayasa genetika terhadap mahluk hidup termasuk diantaranya rekombinan DNA (r-DNA). Karena itu teknik rekombinasi DNA merupakan tulang punggung pengembangan bioteknologi baru. Melalui rekombinan DNA diantaranya dapat dihasilkan insulin manusia, vaksin hepatitis B, hormon pertumbuhan dalam jumlah besar.
Dr. Pratiwi Sudharmono (1986) mendefinisikan bioteknologi sebagai :

“Suatu upaya pemanfaatan sistem biologi untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kepentingan manusia”.

Melalui pemanfaatan sistem biologi diharapkan menghasilkan berbagai produk barang dan jasa yang berguna bagi manusia. Bidang biologi yang digunakan diantaranya mikrobiologi, biologi molekular, biokimia, ilmu genetika, zoology, dll.
Bioteknologi sebenarnya merupakan kegiatan yang berlangsung sejak jaman dahulu. Manusia pada jaman purba telah mencoba mengawinkan beberapa jenis tumbuhan untuk makanan. Tahun 8000 SM telah dilakukan pengembangbiakan selektif untuk meningkatkan kualitas ternak. Pembuatan bir sudah dikenal kurang lebih 6000 tahun SM di masa bangsa Somaria dan Babilon. Penggunaan ragi untuk roti sudah dikembangkan oleh bangsa Mesir dengan membuat adonan kue asam. Demikian juga dengan penggunaan cuka, anggur di negara negara Eropa. Sedangkan di beberapa negara Asia seperti Indonesia tape, tempe, kecap adalah produk bioteknologi lama. Tahun 4000 SM bangsa Cina telah mengembangkan yoghurt, keju dengan bakteri asam laktat. Ragi ternyata menjadi komponen penting untuk produk bioteknologi pada waktu itu. Abad 17 Antony Van Leeuwenhoek telah menemukan mikroskop dan melihat adanya mikroorganisme untuk pertamakalinya. Pada tahun 1856 George Mendel melakukan penelitian rekombinan tumbuhan yang kemudian menghasilkan teori hereditas. Tahun 1857 dan 1876 dari hasil penelitian permulaan Louis Pasteur berhasil membuktikan kesanggupan mikroorganisme melakukan fermentasi. Dari hasil penelitian inilah Louis Pasteur berhasil mendapat julukan Bapak Bioteknologi. (Smith: 1993) Teknologi fermentasi yang merupakan industri bioteknologi lama, masih tetap digunakan pada saat sekarang ini. Antibiotika dan vaksin merupakan hasil industri obat yang menggunakan teknologi fermentasi. Tahun 1919 pertemakalinya istilah bioteknologi digunakan oleh Karl Ereky dari Hongaria.
Pada tahun 1930 Warren Weaver dan Max Mason telah melakukan pene¬litian mengenai soal heriditas dan kehidupan sebagai proses kimia, yang beberapa tahun kemudian ditemukan struktur DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) oleh J.D. Watson dan Francis Chick di tahun 1953. Penemuan ini juga tak lepas dari model pendekatan breeding programmes (program program pemuliaan) tanaman dan hewan yang merupakan hasil pekerjaan Charles Darwin dan George Mendel melalui prin¬sip heriditas dipertengahan abad 19. Walaupun di kemudian hari interbreeding of species (pemuliaan antar spesies) sudah mulai dikembangkan, namun rahasia kehidupan yang merupa¬kan ciri suatu mahluk hidup masih belum diketahui sampai ditemukannya strutur DNA ini. Dari hasil penemuan DNA yang berbentuk double helical structure dan merupakan molekul kode kehidupan genetik ini ternyata banyak memberi pengetahuan seluruh rahasia keturun¬an. Dengan DNA dapat ditentukan karakteristik keturunan suatu generasi tanaman, hewan atau kehidupan lainnya. Penemuan selanjutnya adalah mengem¬bangkan pemotongan DNA yang memuat sandi tertentu ke mahluk hidup lainnya disebut re¬kayasa genetika (genetic enginering). Inilah yang dikenal dengan nama bioteknologi dengan prinsip baru atau bioteknologi modern. Bioteknologi baru atau bioteknologi modern memiliki prinsip yang berbeda dengan bioteknologi lama dimana bioteknologi baru mampu mengubah perilaku dan kemampuan mahluk hidup sehingga dapat diperintahkan untuk memproduksi sesuatu yang diperlukan. Keuntungan hasil rekayasa bioteknologi moderen ini diantaranya adalah memproduksi bakteri yang mampu menyerap minyak. Bakteri ini bisa digunakan dalam mengurangi terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh minyak. Kemudian virus virus yang dapat bertindak sebagai serangga, tanaman jagung yang tahan penyakit serta tomat yang mampu bertahan hingga berminggu minggu dll. (Smith:1994)(Shiva:1994)(Krishnayanti & Jhamtani:1995)
Ternyata hasil penelitian tersebut memerlukan suatu pengujian dilapangan agar lebih efektif dari sekedar menggunakan cara simulasi laboratorium. Maka dalam peristiwa uji ke dalam lapangan ini akan dikenal adanya Genetically Modified Organism (GMO) atau Living Modified Organism (LMO) yaitu suatu organisme hidup hasil rekayasa genetika yang belum sempurna tapi sudah di lepas ke alam. Akibat dari uji lapangan ini kita belum mengetahui dampak apa yang akan timbul terhadap diperkenalkannya GMO/LMO ke dalam media lingkungan hidup. Namun kemungkinan adanya resiko terhadap tercemarnya lingkungan hidup serta gangguan terhadap kesehatan manusia sangat besar. Karena itu proses tersebut merupakan suatu kegiatan yang akan memiliki potensi berbahaya bagi resiko lingkungan hidup.
Dengan disetujuinya Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati ( United Nations Convention on Biological Diversity) yang akhirnya memenuhi syarat ratifikasi untuk berlaku penuh (enter into force) pada tanggal 29 Desember 1994 maka, berkaitan dengan konsep bioteknologi pasal 2 konvensi ini (Biodeversity Convention) nampakn¬ya lebih maju dalam mendefinisikan bioteknologi. Konvensi ini mendefinisikan bioteknologi sbb:

“Biotechnology means any technological application that uses biological systems, living organism, or derivatives thereof to make or modify products or processes for specific use”.

(Bioteknologi adalah setiap penerapan teknologi yang menggunakan sistem sistem hayati, mahluk hidup atau deriv¬ativnya, untuk membuat atau memodifikasikan produk produk atau proses proses untuk peng¬gunaan khusus.)

Demikian juga disebutkan dalam alinea terakhir pasal ini dinyatakan bahwa istilah teknologi menca¬kup juga bioteknologi (technology includes biotechnology). Konvensi ini semakin memperjelas status hukum internasional mengenai bioteknologi sebagai suatu teknologi yang membutuhkan ketrampilan teknik tertentu seperti mulai dari teknik merekayasa gen hingga mengkombinasi kembali struktur DNA (Recombinant DNA).
Hal ini dipertegas kembali dengan lahirnya Protokol Kartagena 2000. Protokol ini mendefinisikan bioteknologi moderen sbb :

"Modern biotechnology" means the application of:
a. In vitro nucleic acid techniques, including recombinant deoxyribonucleic acid (DNA) and direct injection of nucleic acid into cells or organelles, or
b. Fusion of cells beyond the taxonomic family, that overcome natural physiological reproductive or recombination barriers and that are not techniques used in traditional breeding and selection;

“(Bioteknologi moderen” adalah penerapan:
a. Teknik asam nukleat in vitro, termasuk asam deoksiribonukleat (DNA) rekombinan dan injeksi langsung asam nukleat ke dalam sel-sel atau organel-organel, atau
b. Fusi sel-sel yang berada di luar keluarga taksonomi,
yang mengatasi hambatan reproduktif fisiologis alam atau rekombinasi dan yang bukan merupakan teknik yang digunakan dalam pemuliaan dan seleksi tradisional;)


III. PERUBAHAN IKLIM DAN KETAHANAN PANGAN.
Sebelum menginjak pada definisi perubahan iklim maka perlu diketahui istilah pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Sedangkan perubahan iklim menurut Budianto (2000:195) dalam Rajaguguk, E dan Ridwan K (2001) adalah sebagai peristiwa naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas yaitu sinar infra merah yang dipancarkan oleh bumi.

Sedangkan IPCC (2001) menyatakan bahwa climate change refers to a statistically significant variation in either the mean state of the climate or in its variability, persisting for an extended period (typically decades or longer). Selain itu diperjelas juga bahwa climate change may be due to natural internal processes or external forcings , or to persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use.

Kementerian Lingkungan Hidup (2001:1) mendefinisikan perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sector kehidupan manusia. Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat tetapi dalam kurun waktu yang panjang.

LAPAN (2002;1) mendefinisikan perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Sedangkan istilah perubahan iklim skala global adalah perubahan iklim dengan acuan wilayah Bumi secara keseluruhan.

Definisi yang umumnya diterima adalah berdasarkan pasal 1 Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim yang menyatakan :

“Climate change means a change of climate which is attributed directly or inderictly to human activities that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.”

Atau diterjemahkan :

“Perubahan iklim ialah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.”

Perubahan iklim dalam skala global dan waktu yang panjang akan mempunyai implikasi terhadap lingkungan hidup. Aktivitas manusia yang berdampak pada perubahan iklim juga akan berpengaruh besar untuk mengganggu keseimbangan sistem alam. Hal yang nyata adalah gaya hidup (life style) sebagian besar penduduk bumi yang menyumbang peningkatan gas rumah kaca di atmosfer yang mengakibatkan pemanasan global (global warming).

Menurut LAPAN (2002:1) para peneliti internasional telah mengingatkan bahwa dunia mulai memanas. Sejumlah data terakhir menunjukkan bahwa suhu permukaan bumi telah memanas sejak 150 tahun terakhir. Peningkatan suhu tersebut tidak konstan akan tetapi siklus pemanasan dan pendinginan agak konsisten dalam beberapa dekade. Bukti-bukti telah ditunjukan dengan adanya kenaikan muka air laut, pergeseran zona iklim dan berkurangnya glasier Pegunungan Alpen.

Dengan terjadinya perubahan iklim ternyata telah menimbulkan dampak pada berbagai hal seperti : (KLH:1997)
a. Dampak pada vegetasi alamiah
Secara singkat dalam skenario yang dikemukakan oleh IPCC terutama skenario emisi tanpa mitigasi (pencegahan) maka akan terjadi kondisi penguningan pada daun di hutan tropis dan padang rumput tropis di tahun 2080-an khususnya di Afrika dan Amerika Latin. (IPCC:2001)
b. Dampak pada sumber air
Dalam skenario IPCC tanpa mitigasi maka di tahun 2080 akan terjadi penurunan cadangan air besar-besaran di Australia, India, Afrika bagian selatandan Eropa serta Timur Tengah..
c. Dampak pada cadangan pangan
Dalam skenario IPCC tanpa mitigasi maka di tahun 2080 akan terjadi penurunan produksi padi-padian di Afrika, Timur Tengah dan India.
d. Dampak pada kenaikan paras laut.
Tanpa mitigasi maka di tahun 2080 paras laut akan naik sekitar 40 cm sehingga menimbulkan banjir yang merugikan. 60 % kenaikan ini akan terjadi di Asia Tenggara seperti Vietnam, Philipina dan Indonesia.
e. Dampak pada kesehatan manusia
Tanpa mitigasi sekitar tahun 2080 diperkirakan 290 juta penduduk dunia akan mengalami resiko terjangkit malaria falciparum. Kenaikan ini akan terjadi di Cina dan Asia Tengah.

Untuk menangani perubahan iklim, maka diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang mengarah pada stabilisasi CO2 sehingga diharapkan alam akan mampu menyesuaikan diri terhadap proses perubahan iklim global. Dengan demikian penurunan emisi menjadi faktor kunci akan keberhasilan dalam menjaga kestabilan iklim bumi.
Salah satu dampak perubahan iklim adalah mempengaruhi ketersediaan pangan. Pangan yang berasal dari tanaman dan hewan akan mengalami gangguan seperti penurunan produksi, peningkatan hama penyakit, dll. Ketersediaan pangan menjadi bertambah terancam jika tanaman pangan dikonversi menjadi energi. Tanaman singkong, ubi, jagung banyak digunakan untuk pengembangan energi alternatif seperti biofuel, bioetanol dll. Laporan FAO tahun 2009 telah menunjukan adanya penurunan produksi hasil sereal. Hal ini disebabkan adanya cuaca yang kurang baik seperti musim kering yang lebih panjang. (http://www.fao.org/news/story). Sementara itu lebih dari 1 milyar penduduk mengalami kelaparan terutama di benua Afrika. Karena itu dalam KTT Pangan Dunia (World Summit Food) tahun 2009 di Roma Itali, FAO mengusulkan penghapusan kelaparan di tahun 2025. Sedangkan Millenium Development Goal (MDG) telah mentargetkan untuk memerangi kemisikinan dan kelaparan paling lambat dicapai tahun 2020. FAO (1997) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Sedangkan Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 memberikan definisi ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan melihat definisi diatas maka paling tidak ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu: (PPK-LIPI : 2004)
a. kecukupan ketersediaan pangan;
b. stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun.
c. aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan serta
d. kualitas/keamanan pangan

Dengan melihat definisi dan komponen diatas, bioteknologi diharapkan akan memainkan peran penting dalam ketersediaan pangan, kualitas dan kemanan pangan serta ketahanan terhadap musim yang juga dapat dipengaruhi adanya perubahan iklim.

IV. KEUNTUNGAN DAN RESIKO PENERAPAN BIOTEKNOLOGI
Pengembangan bioteknologi akan banyak menguntungkan manusia jika dimanfaatkan secara tepat. Keuntungan yang nyata adalah berkaitan dengan upaya penin¬gkatan produksi serta mutu yang dihasilkan. Bioteknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam beberapa bidang seper¬ti pertanian, kesehatan dan lingkungan hidup, bioteknologi banyak digunakan. Dalam bidang pertanian, program pemuliaan tanaman yang sudah lama dikenal khususnya untuk jenis jenis tanaman tertentu, akan dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Hasil pemuliaan bertujuan diantaranya mendapatkan keunggulan tertentu seperti tahan terhadap penyakit, memiliki buah yang baik, mampu menyesuaikan/beradaptasi pada perubahan iklim dll. Teorinya masing masing sel individu memiliki potensi untuk dapat dimasuki semua tipe sel yang diberikan suatu organisme. Tomat, tembakau, kentang, padi, kelapa merupakan komoditi penting bagi industri bioteknologi. Dalam upaya mengontrol hama penyakit beberapa jenis bakteri, atau jamur tertentu yang dikembangkan melalui bioteknologi ternyata dapat bertindak sebagai pemusnah bagi insektisida yang mengganggu tanaman. Selain itu banyak bakteri juga memperoduksi bahan kimia anti jamur. Dalam pengembangan produksi mikroherbisida merk dagang Collego, Casst dan Devine yang banyak dipakai di bagian selatan Amerika Serikat merupakan hasil dari industri berskala besar dalam pengembangan mikroherbisida melalui bioteknologi. (Mannion 1992). Penemuan padi yang toleran dari kekeringan merupakan pengembangan dari pemanfaatan bioteknologi. (http://www.indonesiabch.org) Di bidang Kesehatan, dengan ditemukannya obat obatan hasil bioteknologi, berbagai penyakit diupayakan memiliki pengobatannya. Penemuan berbagai jenis enzim sebagai bahan dasar obat obatan sangat menguntungkan dunia kedokteran.
Dibidang lingkungan hidup, masalah perubahan iklim perlu ditangani dengan cara mitigasi dan adaptasi. Upaya mitigasi diantaranya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca seperti pengurangan emisi sulfurheksaflorida, hidroklouroflorokarbon, nitrooksida, metan dan karbondioksida. Salah satunya adalah dalam rangka pengurangan emisi karbondioksida melalui penerapan model Carbon Capture and Storage. Dalam model ini dimanfaatkan mikrorganisme hasil bioteknologi yang mampu menangkap dan menyerap karbondioksida. (http://rtm.amazon.com.) Pencemaran minyak juga mulai dapat diatasi walaupun tidak menyeluruh. Mikroba hasil bioteknologi yang mampu menyerap minyak ternyata sangat membantu dalam kasus terjadinya pencemaran minyak. Selain itu berbagai metode bioremediasi menjadi alat untuk mengurangi pencemaran karena mampu menjadi bahan biologis yang ramah terhadap lingkungan (environmental friendly). Manfaat bioteknologi yang disebutkan diatas merupakan sebagian kecil dari contoh yang ada. Masih banyak manfaat lainnya serta keuntungannya dengan penggunaan bioteknologi.
Dalam perkembangannya, bioteknologi juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Ketidak jelasan serta belum mampunya ilmu pengetahuan untuk mengetahui dan mengatasi resiko yang terja¬di, menyebabkan bioteknologi dapat menimbulkan dampak yang berbahaya. Resiko timbulnya industri bioteknologi umumnya terjadi pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Karena itu prinsip-prinsip dalam hukum internasional mengenai pembangunan berkelanjutan (international law of sustainable development) yang diantaranya adalah prinsip kehati-hatian, prinsip pencegahan, prinsip pertukaran informasi nampaknya harus diterapkan dalam perkembangan bioteknologi modern.
Di bidang Pertanian, peningkatan produksi pestisida sering tidak disadari akan menimbulkan bahaya yang berkepan¬jangan. Pestisida hasil industri bioteknologi yang dibuat untuk tujuan melawan hama penyakit pada tanaman ternyata menimbulkan dampak negatif yaitu dapat meningkatkan racun pada tanaman dan membuat kebal hama penyakit. Selain itu bioteknologi juga menciptakan jenis jenis unggul yang kemudian dipakai secara monokultur. Akibatnya jika timbul hama, maka dengan cepat dapat mematikan jutaan tanaman. Hal ini tentu saja mengancam ketersediaan pangan dan keanekaragaman hayati (biodeversity). Masuknya spesies spesies tanaman baru baik yang melalui hasil pemuliaan di dalam negeri maupun produk pertanian yang berasal dari kegiatan ekspor-impor dapat menghancurkan tanaman asli. (Shiva :1994). Beberapa jenis tanaman produk pertanian transgenik seperti jagung, tomat, kentang yang tidak memenuhi persyaratan sudah dilarang di Uni Eropa maupun Amerika Selatan.
Di bidang Kesehatan, berbagai obat obatan hasil rekayasa genetika dapat juga menimbulkan kekebalan pada penyakit tertentu. GMO/LMO yang dicoba di luar laboratorium juga akan membahayakan kesehatan manusia, hewan serta tumbuhan, jika yang tersebar berupa virus yang masih baru. Ketidak mampuan manusia untuk memprediksi hasil yang didapat dari GMO/LMO adalah merupakan masalah yang dihadapi pada saat ini.
Di bidang lingkungan hidup, terhadap suatu produk hasil bioteknologi yang dilepas ke alam kemudian menimbulkan mutasi gen terhadap jenis-jenis spesies asli maka akan menimbulkan dampak negatif bagi sistem ekologi. Sebagai contoh adalah dilepaskannya jenis ikan mas, lele, trout dan salmon yang telah direkayasa dengan sejumlah gen manusia, sapi dan tikus akan menimbulkan bahaya pencemaran bagi spesies asli. (Krishnayanti & Jhamtani:1995). Spesies asli yang sebenarnya merupakan bahan pangan yang cocok dengan kondisi daerah tersebut akan terancam dan dapat menghilang. Akibatnya diperlukan penyesuaian atau adaptasi terhadap perubahan pola pangan yang kadang-kadang memerlukan proses yang lama serta dana yang tidak kecil.
Dengan demikian selain keuntungan yang akan diperoleh akan muncul juga resiko yang harus ditanggung dengan adanya produk bioteknologi. Keuntungan maupun resiko tersebut harus dapat dikelola dengan memberikan batasan yang salah satunya melalui uji yang ketat terhadap produk transgenik ataupun produk lainnya yang berasal dari pemanfaatan bioteknologi. Karena itu diperlukan perangkat hukum baik di tingkat internasional, regional maupun nasional yang dapat mengendalikan dan mengawasi dinamika perkembangan bioteknologi sebagai teknologi baru.


V. ASPEK HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL UMUM DAN GLOBAL
Hingga saat ini telah diadakan beberapa kali konferensi yang sangat penting mengenai lingkungan hidup yaitu di Stockhom (1972), Nairobi (1982), Rio De Janerio (1992), New York (1997) dan Johanesburg (2002). Beberapa dari pertemuan tersebut telah menghasilkan dokumen-dokumen penting baik yang bersifat hard law (legally binding) maupun soft law (non legally binding). Hasil dari Konferensi Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference on Human Environment/UNCHE) yang diadakan di Stockholm, Swedia salah satunya menghasilkan Deklarasi Stockholm 1972. Prinsip 4 Deklarasi Stockhlom (Stockhlom Declaration on Human Environment 1972) menyatakan :

“Manusia bertanggung jawab untuk menyelamatkan dan mengelola secara bijaksana warisan margasatwa dan habitatnya yang kini terancam oleh kombinasi faktor-faktor yang bertentangan.”

Prinsip yang tercantum dalam Deklarasi diatas, ternyata telah menyebutkan adanya ancaman dari penyalahgunaan bentuk teknologi baru yaitu bioteknologi. Hanya saja deklarasi ini tidak menyebutkan secara tegas, namun pernyataan “kombinasi faktor-faktor yang bertentangan” telah menunjukkan adanya perhatian terhadap perkembangan bioteknologi yang diantaranya teknologi rekombinan DNA (r-DNA), rekayasa genetik (genetic enginering), manupulasi gen (gene manupulation) yang disalahgunakan pemanfaatannya. Kasus yang paling nyata dalam perkembangan bioteknologi fase ketiga adalah lahirnya domba Dolly yang menerapkan teknologi kloning. Bahkan akhir-akhir ini peneliti Korea berhasil mengkloning sejenis anjing yang rencananya akan dikomersialisasikan. Sedangkan dalam rangka adaptasi perubahan iklim, maka beberapa ahli menciptakan hewan pangan seperti sapi yang tahan dan mampu menyesuiakan /beradaptasi dengan perubahan iklim. Dengan demikian paling tidak prinsip 4 Deklarasi Stockholm ini telah memberikan pedoman bagi pembentukan norma dan peraturan yang berkaitan dengan dimanika perkembangan bioteknologi.
KTT Bumi tahun 1992 di Rio De Janerio, Barzil telah sepakat menghasilkan dokumen-dokumen seperti Deklarasi Rio, United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Agenda 21 dan Prinsip-prinsip Kehautanan. Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati 1992 (United Nations Convention on Biological Diversity/UNCBD) telah mencantumkan ketentuan mengenai bioteknologi sebagai antisipasi penerapan teknologi baru. Pasal 2 Konvensi ini mendefinisikan bioteknologi sebagai upaya penerapan teknologi yang menggunakan sistem sistem hayati, mahluk hidup atau derivativnya, untuk membuat atau memodifikasikan produk produk atau proses proses untuk penggunaan khusus. Pasal 16 Konvensi ini juga menegaskan pentingnya akses dan alih teknologi di bidang bioteknologi. Pasal ini menyatakan :

“Para Pihak menyadari bahwa ke dalam teknologi termasuk juga bioteknologi dan keduanya akses dan alih teknologi antara-negara para pihak adalah unsur penting untuk mencapai tujuan dari Konvensi ini.......”

Mengenai masalah hak milik intelektual di bidang bioteknologi Pasal 16 (2) menyatakan :

“.............Dalam kasus teknologi yang harus mendapatkan paten dan hak milik intelektual lainnya, akses dan alih teknologi harus memberikan perlindungan pada hak tersebut.........”

Perlindungan ini nampaknya juga harus saling menguntungkan seperti dinyatakan dalam Pasal 16 (5) :

“The Contracting Parties, recognizing that patents and other intellectual property rights may have an influence on the implementation of this convention, shall cooperate in this regard subject to national legislation and international law in oreder to ensure that such rights are supportive of and do not run counter its objectives.”

(“Negara-negara penandatangan dengan menyadari bahwa paten dan hak milik intelektual akan memberikan pengaruh pada pelaksanaan dari konvensi ini , akan bekerjasama atas dasar hukum nasional dan hukum internasional agar dapat menjamin hak-hak tersebut atas dasar saling menguntungkan dan tidak berlawanan dari tujuan konvensi ini”).

Ternyata perkembangan bioteknologi begitu pesat dan semakin kompleks. Karena itu dibutuhkan beberapa ketentuan untuk persoalan baru seperti keselamatan hayati (biosafety) yang belum dirinci dalam konvensi ini. Beberapa pihak peserta konvensi mulai mengu¬sulkan adanya suatu protokol berdasarkan pasal 19 Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992. Pasal 19 (3) menyatakan :

"The Parties shall consider the need for and modalities of a protocol setting out appropriate procedures including inparticular, advance informed agreement, in the field of the safe trans¬fer, handling and use of any living modified organisme resulting from biotechnology that may have adverse effect on the conservation and sutainable use of biological diversity".

(Para pihak wajib mempertimbangkan kebutuhan akan protokol dan model modelnya yang menentukan prosedur yang sesuai, mencakup khususnya persetujuan yang diinformasikan lebih dahulu di bidang pengalihan, penanganan dan pemanfataan secara aman terhadap organisme termodifikasi hasil bioteknologi, yang mungkin mempunyai akibat merugikan terhadap konser¬vasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati)


Usulan protokol ini dinamakan Biosafety Protokol atau Protokol Keamanan Hayati yang sejak Pertemuan Para Pihak I (COP I) di Nassau, Bahama sudah dibahas dan masih menjadi bahan perdebatan pada COP II di Jakarta, November 1995 dan COP III di Buenos Aries, Argentina. Hingga akhirnya pada COP ke-V tahun 2000 yang diadakan di Nairobi, Kenya Protokol ini diadopsi dengan nama Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. Tujuan dari protokol ini tercantum dalam pasal 1 yang menyatakan :

“In accordance with the precautionary approach contained in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Protocol is to contribute to ensuring an adequate level of protection in the field of the safe transfer, handling and use of living modified organisms resulting from modern biotechnology that may have adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health, and specifically focusing on transboundary movements.”

“(Sesuai dengan pendekatan kehati-hatian yang tercantum dalam Prinsip 15Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, tujuan dari Protokol ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam menjamin tingkat perlindungan yang memadai di bidang pemindahan, perlakuan, dan pemanfaatan yang aman dari organisme hasil modifikasi yang berasal dari bioteknologi moderen yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan pula risiko terhadap kesehatan manusia, dan secara khusus menitikberatkan pada perpindahan lintas batas.)”


Protokol ini berisi berbagai ketentuan seperti Persetujuan pemberitahuan terlebih dahulu (Advance Informed Agreement), prosedur pemanfaatan GMO/LMO secara langsung, kajian resiko, manajemen resiko, perpindahan lintas batas tidak sengaja dan tindakan darurat, penanganan, pengangkutan, pengemasan dan pemanfaatan, Balai Kliring Keamanan Hayati, pengembangan kapasitas dan kewajiban para pihak.
Dengan demikian maka protokol ini mengatur secara ketat produk organisme hasil rekayasa genetika atau Genetic Modified Organism (GMO) atau juga disebut Living Modified Organism (LMO) terutama dalam hal perpindahan lintas batas negara. Ekspor impor pada produk-produk bioteknologi hasil rekayasa genetika harus memenuhi berbagai persyaratan secara baik teknis, administratif maupun hukum.

Salah satu dokumen lainnya hasil KTT Bumi 1992 yaitu Agenda 21, bioteknologi juga telah terprogram terutama dalam Bagian 2 Bab 16. Program bioteknologi ini meliputi 5 bidang program yaitu :
1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan bahan mentah yang dapat diperbaharui.
2. Meningkatkan kesehatan manusia.
3. Meningkatkan perlindungan lingkungan.
4. Meningkatkan keamanan dan mengembangkan mekanisme kerjasama internasional.
5. Mengembangkan mekanisme yang memungkinkan untuk mengembangkan dan menerapkan bioteknologi yang berwawasan lingkungan.

Kelima program ini sangat berkaitan erat dengan bab-bab lainnya seperti :
Bab 14 :
Pertanian : Mengembangkan pertanian secara berkelanjutan dan pembangunan desa
Bab 15 :
Keanekaragaman Sumberdaya Hayati : Pelestarian keanekaragaman hayati
Bab 19:
Bahan Kimia Beracun : Pengelolaan lingkungan bahan kimia beracun yang berwawasan lingkungan, termasuk mencegah lalu lintas internasional yang ilegal dari produk berbahaya dan beracun.


VI. ASPEK HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL KHUSUS DAN REGIONAL
Dalam beberapa peraturan regional yang masih bersifat soft law negara negara maju yang tergabung dalam OECD tahun 1986 pernah mengeluarkan guideline yang dinamakan OECD. Recombinant DNA Safety Consideration Safety Considerations for Industrial,Agricultural and Environmental Application of Organisms Derived by Recombinant DNA Techniques. Tahun 1992 dikeluarkan juga Safety¬ Considerations for Biotechnology yang diantaranya berisi penilaian keamanan pangan terhadap test Genetic Modified Organism (GMO). Selain itu dikenal juga adanya Good Development Principles (GDP). Ketentuan semuanya ini hanya berlaku untuk negara negara anggota OECD. Uni Eropa (European Union) juga mengeluarkan ketentuan hukum yang merupakan petunjuk khusus bagi industri bioteknologi dan batasan batasan penerapannya dalam lingkup regional Eropa yaitu melalui Council Directive No 90/219 yang berisi pengaturan GMO dan Council Directive No. 90/220 tahun 1990 berisi mengenai pengaturan GMO yang berhubungan dengan penggunaan mikroba mikroba dalam sistem tertutup. Tahun 1992 dikeluarkan lagi Council Decesion No. 92/146 tahun 1992 mengenai pengaturan atas pemberitahuan dan pengabsahan pelepasan secara sengaja suatu GMO untuk tujuan penelitian dan komersial. Sejauh ini peraturan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa masih dapat¬ dikatakan merupakan kerangka hukum yang memadai dan terharmonisasi dalam lingkup hukum internasional re¬gional. Namun khusus mengenai penggunaan terhadap hewan hewan untuk percobaan Uni Eropa lebih maju dengan telah ditandatanganinya European Convention for the Prorection of Vertebrat Animals Used for Experimental and Other Scientific Purpose tahun 1986 di kota Strasbourg (Perancis). Konvensi Eropa ini berkaitan erat dengan produk soft law yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa yaitu Directive 86/609 on the Protection of Animal used experimental and other Scientific Purpose. Selain ini juga banyak persoalan persoalan baru diatur oleh peraturan ini seperti masalah hak patent, GMO serta bioteknologi untuk tujuan tujuan komersial. Pada tahun 1988 diusulkan kembali suatu draft directive mengenai paten terhadap mahluk hidup yang setelah 7 tahun menjadi perdebatan sengit. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1995 Parlemen Eropa menolak draft directive ini dengan perbandingan suara 240 menolak, 188 menyetujui dan 23 abstain. Penolakan atas draf ini menunjukan kebijakan negara-negara Eropa yang menentang adanya konsep tentang pematenan bentuk-bentuk kehidupan. Paten terhadap mikroorganisme telah diakui dalam Perjanjian Budapest atau yang dikenal dengan nama Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganism for the Purpose of Patent Procedure tanggal 28 Aprl 1971. Sedangkan mengenai dampak dari kegiatan yang mempengaruhi lingkungan hidup, negara-negara seperti Cyprus, Yunani, Finlandia, Liechtenstein, Italy, Luxembourg dan Belanda telah menandatangani International Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to Environment, dimana salah satu ketentuannya mengatur mengenai GMO.
PBB melalui United Nations Industrial and Development Organization (UNIDO) juga telah menyusun petunjuk dan kode tingkah laku internasional yaitu International Biosafety Guidelines and Code of Conduct for the Rellease of Gennetically Engginering Microorganisme and Plant. Lembaga yang tak kalah pentingnya adalah FAO yang telah mengeluarkan International Convention Transgenetic and Plant, International Undertaking on Plant Genetic Resources (1983), Code of Conduct for Plant Germplasm Collecting and Transfer (1993), yang diadopsi Resolusi FAO No. 8/93, November 1993. Pada sekitar tahun 1980-an FAO membentuk Comission on Plant Genetic Resources. Badan PBB seperti United Nations Education and Scientific Cooperation Organization (UNESCO) bekerjasama dengan United Nations Environmental Programme (UNEP) telah mendirikan Microbiological Research Centres (MIRCENs) yang tersebar di beberapa tempat seperti Bangkok, Senegal, Nairobi dll. World Data Center for Microorganisme (WDC) dibentuk di Riken, Jepang yang bertujuan untuk mengumpulkan data berbagai koleksi mikrorganisme. Pada tahun 1984 UNIDO mendirikan International Center for Genetic Enginering and Biotechnology (ICGEB) di New Delhi (India) dan Trieste (Italy).
Lembaga internasional lain yang aktif berhubungan dengan masalah bioteknologi antara lain Board for Plant Genetic Resources (IBPGR) yang dibentuk tahun 1974 dan merupakan kepanjangan Consultatiteve Group on International Agriculture Research (CGIAR)., International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), International Agricultural Research Center (IARC), International Rice Reserach Institute (IRRI), The Human Genome Organization (HUGO) dan masih banyak lagi. Ada beberapa Non Government Organization (NGO) yang aktif di bidang bioteknologi seperti : GRAIN (Genetic Resources Action International), RAFI (Rural Advacement Foundation International),The Third World Network, CAB (Coallition Againsts Biopiracy), Crucible Club, dll. Jaringan Kerja telah dibentuk oleh berbagai NGO diantaranya International Baby Food Action Network, Pecticide Action Network, Health Action International,Seeds Action Network, International Network on the Social Impact of Biotechnology, Geneetisches Netzwerk, Committee for Responsible Genetic dan masih banyak lagi. Sementara itu lembaga profesi internasional telah mengajukan beberapa usulan yang berbentuk soft law seperti :
1. Botany 2000 Herbarium Curation yang mengeluarkan Code of Ethics for Foreign Collectors of Biological Sample (1990)
2. The American Society of Pharmacognosy mengeluarkan Proffesional Ethics in Economic Botany : A Preliminary Draft of Guidelines (1992).
3. ASOMPS (Asian Symposium on Medical Plant, Spices and Other Natural Product) telah menyetujui Manila Declaration concerning Ethical Utilization of Biological Resources, Code of Ethic for Foreign Biological Sample Collectors and Contract Guidelines (1992) dan Melaka Accord (1994).
4. Environmental Law Center of IUCN- Board of Cartagena Accord-Peruvian Environmental Law Association telah menghasilkan Acces to Genetic Resources of the Andean Pact.
5. International Organization of Consumers Unions (IOCU) telah menyetujui suatu deklarasi yang berisi peran bioteknologi yang berorientasi kemasyarakatan yang dikenal dengan Bogeve Declaration 1987.
Sementara itu mengenai masalah hak milik intelektual (Intelectual Property Right) yang telah menjadi perdebatan sengit di FAO, WIPO, GATT maupun badan-badan internasional serta dalam setiap pertemuan mengenai hak paten atas sumber daya genetik, World Intelectual Property Organization (WIPO) telah membentuk Komite Ahli tentang Penemuan Bioteknologi dan Hak Cipta Industri. Pada pertemuannya di tahun 1986 menghasilkan suatu dokumen yang menyatakan bahwa undang-undang nasional tertentu yang tidak memberikan perlindungan hak paten pada tanaman, hewan serta proses-proses hayati sudah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena itu semua penemuan bioteknologi layak untuk mendapatkan perlindungan paten. (Hobelink:1987) Tentu saja dokumen ini menjadi bahan perdebatan di WIPO.
The Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property (TRIPS) yang merupakan salah satu hasil dari Deklarasi Marakash 1994 dalam kerangka World Trade Organization (WTO), menjadi arena perdebatan hangat karena mengatur hak paten atas bentuk-bentuk kehidupan. Juga dalam the Union for the Protection of New Varietes of Plant (UPOV) tahun 1991 mengatur berbagai hal menyangkut paten atas beberapa benih tanaman. Sementara itu beberapa usulan produk hukum dari NGO maupun badan PBB antara lain (Kate:1995) :
a. Comunity International Property Rights telah mengajukan International Property Right Legislation yang berhubungan dengan penyediaan sumber-sumber genetik dan pengaturan hak para pemulia dan hak petani.
b. Third World Network telah mengajukan Model Draft Community Intelectual Rights Act yang mengatur mengenai kriteria-kriteria baru mengenai klaim atas hak paten, hubungannya dengan nilai dan praktek budaya penduduk asli (Indegenous People) , Registry of Innovation yang mengijinkan masayarakat untuk mendaftarkan ide-idenya, perolehan akses serta perlindungan patennya dll.
c. UNESCO International /WIPO pada tahun 1985 mengajukan Model Provisions for National Laws on Protection of Expressions of Folkore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Action dimana diatur mengenai perlindungan atas akses genetik tradisional.
d. dll

Masih banyak peran yang dimainkan berbagai badan internasional, NGO-NGO serta lembaga-lembaga lainnya dalam pengembangan bioteknologi yang aman dan berwawasan lingkungan seperti yang diamanatkan dalam Agenda 21 Bagian 2 Bab 16 yaitu pengelolaan bioteknologi yang berwawasan lingkungan (Environmentally Sound Management of Biotechnology).


VII. ASPEK HUKUM NASIONAL INDONESIA
Indonesia kaya akan sumberdaya alam baik yang hayati maupun non hayati. Kekayaan sumberdaya alam ini yang salah satunya berupa plasma nuftah menjadi bahan penting untuk pengembangan di bidang bioteknologi. Di Indonesia perangkat hukum di bidang bioteknologi selama ini masih tersebar dan bersifat sektoral. Status pengaturan bidang bioteknologi mulai nampak jelas dengan diratifikasinya Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity/UNCBD) melalui Undang undang No. 5 tahun 1994. Dalam pertimbangan persetujuan pengesahan konvensi bagian Penjelasan Umum sub Bab Manfaat Konvensi Butir 6 yang menyatakan :

"bahwa salah satu manfaat pengesahan konvensi ini adalah pengembangan dan penanganan bioteknologi agar Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan GMO oleh negara negara lain."

Kalimat ini akan menjadi lebih penting mengingat ketentuan ini telah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan bioteknologi yang aman dan melarang adanya uji coba GMO yang dilakukan pihak lain.
Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5 tahun 1994 yang secara tegas mengatur masalah bioteknologi ialah Pasal 2, Pasal 8 (g), Pasal 16 dan Pasal 19. Ketentuan ini umumnya menyangkut berbagai masalah seperti definisi, GMO, akses dan alih teknologi, kerjasama internasional dan perlunya pengaturan lebih lanjut melalui suatu protokol. Tindak lanjut dari Undang-undang ini adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. Dalam bagian pertimbangan dinyatakan sbb :

Mengingat pula Keputusan II/5 Tanggal 17 November 1995 dari Konferensi para Pihak untuk mengembangkan Protokol Tentang Keamanan Hayati, yang secara khusus menitikberatkan pada perpindahan lintas batas dari organisme hasil modifikasi sebagai hasil bioteknologi moderen yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, menetapkan untuk dipertimbangkan, terutama, prosedur yang layak berdasarkan persetujuan yang telah diberitahukan terlebih dahulu,

Protokol ini menegaskan keberadaannya sebagai tindak lanjut dari Konvensi Kenaekaragaman hayati 1992. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah pengembangan prosedur perpindahan lintas batas dari produk bioteknologi hasil rekayasa genetika. Protokol ini juga menegaskan tindak lanjut dari kesepakatan KTT Bumi 1992 terutama Deklarasi Rio 1992 melalui prinsip-prinsipnya, yang ditegaskan sbb :

Mengukuhkan kembali pendekatan kehati-hatian yang tercantum dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio Tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan

Protokol ini juga lahir unttuk mengantisipasi kemajuan bioteknologi serta mendorong tingkat kesadaran masyarakat atas kerugian dan resiko dari pengembangan bioteknologi modern. Hal ini ditegaskan sbb :

Menyadari pesatnya kemajuan bioteknologi moderen dan meningkatnya kepedulian masyarakat atas potensi yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan pula risiko terhadap kesehatan manusia,

Selain itu juga diakui perkembangan bioteknologi selain memiliki resiko, juga potensi yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan. Hal ini ditegaskan sbb :

Mengakui bahwa bioteknologi memiliki potensi yang besar bagi kesejahteraan umat manusia jika dikembangkan dan dimanfaatkan dengan tindakan keamanan yang memadai bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Sedangkan peraturan lainnya yang berupa Undang-undang atau Peraturan Pelaksana (PP) secara tidak langsung mengatur beberapa aspek di bidang bioteknologi. Dalam UU no 12 tahun 1992 tentang sistem Budidaya Pertanian Pasal 16 yang menyatakan :

"Pemerintah melarang pengadaan, peredaran dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya dan/lingkungan hidup."

Pasal ini dapat diterapkan pada jenis tanaman tertentu hasil rekayasa genetika yang merugikan. Tanaman hasil rekayasa genetika ini akan dapat mengakibatkan rusaknya atau tercemarnya spesies tanaman asli sehingga sepatutnya dilarang untuk diedarkan. Selain itu resiko dari tanaman hasil rekayasa genetika yang belum diketahui harus dicegah sedini mungkin demi perlindungan atas sumberdaya dan lingkungan hidup Indonesia.
Dalam hal ini berkaitan dengan dampak penting terhadap lingkungan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL Pasal 3 ayat (1) butir d, f, g. menyatakan :

"Usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
a..........
b..........
c..........
d. Proses dan kegiatan yang hasilnya mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial budaya
e..........
f. Introduksi jenis tumbuh tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik
g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati."

Kegiatan terhadap bioteknologi seperti pelepasan GMO/LMO akan mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Dalam hal masyarakat tradisionil yang memiliki model bioteknologi tradisional seperti pembuatan jamu, obat-obatan tardisional maka pendirian suatu industri bioteknologi modern tidak boleh merugikan masyarakat tersebut dengan mengkomersialisasikan model-model bioteknologi lama melalui cara mematenkan produk-produk tersebut. Dalam penjelasan PP ini Pasal 3 (1) bagian f menyatakan :

“Introduksi suatu jenis tumbuh-tumbuhan baru atau jasad renik (mikro-organisme) yang dapat menimbulkan jenis penyakit baru terhadap tanaman, introduksi suatu jenis hewan baru dapat mempengaruhi kehidupan hewan yang telah ada”.

Pelepasan mahluk hidup hasil rekayasa genetika jika tidak terkendali akan dapat mencemari spesies asli bahkan dapat menimbulkan kepunahan jika spesies tersebut memiliki jumlah yang terbatas. Juga suatu hasil penelitian yang memperkenalkan jenis hewan atau tumbuhan baru hasil rekayasa genetika haruslah diwaspadai karena akan menimbulkan dampak penting bagi kesehatan manusia serta lingkungan hidup. Demikian juga halnya dengan pembuatan bahan hayati dan non hayati melalui proses bioteknologi dapat menimbulkan dampak penting bagi kehidupan masyarakat. Kasus yang terkait perkembangan bioteknologi dan lingkungan hidup di Indonesia yang pernah menyita perhatian publik adalah kasus penanaman kapas transgenik yang gagal panen di Sulawesi Selatan yang bibitnya berasal dari PT Monsanto.

Berkaitan dengan memperkenalkan jenis baru hasil teknologi, Undang-undang No. 17 Tahun 1985 mengenai Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 Bab XII tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Bagian I Ketentuan Umum Pasal 196 tentang Penggunaan Teknologi-teknologi atau memasukkan jenis-jenis asing atau jenis baru ,menyatakan :

“ Negara-negara harus mengambil tindakan segala tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai akibat penggunaan teknologi-teknologi yang ada dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka, atau memasukkan dengan sengaja atau tidak jenis-jenis asing atau jenis baru ke dalam bagian tertentu lingkungan laut, hingga dapat mengakibatkan perubahan-perubahan penting dan merugikan pada lingkungan laut “.

Bioteknologi dikategorikan sebagai teknologi jenis baru dapat mengakibatkan timbulnya pencemaran di laut melalui masuknya jenis-jenis spesies baru hasil rekayasa genetika. Dalam prakteknya hal ini dapat terjadi seperti upaya yang dilakukan baru-baru ini terhadap jenis ikan salmon yang direkayasa dengan sejumlah gen manusia, sapi dan tikus. Jika ikan salmon hasil rekayasa genetika dilepas ke lautan maka akan menimbulkan perubahan penting dan merugikan lingkungan laut yaitu dapat mencemari jenis-jenis ikan alami.
Mengenai masalah hak paten terhadap penemuan di bidang bioteknologi telah diatur Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten pada Pasal 7 menyatakan :

“Paten tidak dapat diberikan untuk invensi tentang:
a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
d. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.”


Dari pasal diatas secara tegas dinyatakan bahwa penemuan atas semua mahluk hidup tidak dapat dipatenkan. Demikian juga halnya dengan penemuan-penemuan atas proses biologis untuk memproduksi tanaman atau hewan tidak diberikan paten dengan alasan bahwa jenis-jenis tersebut sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Dalam masalah pangan diatur oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pangan. Dalam Undang-undang ini dikenal adanya istilah rekayasa genetika pangan. Dalam salah satu ketentuannya yaitu passel 1 menyatakan :

“Rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.”

Dalam upaya memproduksi pangan yang menggunakan proses rekayasa genetika, maka diharuskan memeriksa keamanan pangan (food safety) sebelum diedarkan yang syarat pengujiannya ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tercantum di dalam passal 13 yang menyatakan : “

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan.
(2) Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan dan pemanfaatan metode rekayasa genetika dalam kegiatan atau proses produksi pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.”


Berkaitan dengan kemanan pangan terutama terkait dengan produk rekayasa genetika diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Pasal 1 menegaskan :

“1. Keamanan hayati produk rekayasa genetik adalah keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan produk rekayasa genetik.
2. Keamanan pangan produk rekayasa genetik adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pangan produk rekayasa genetik.”

Sedangkan tujuan dikeluarkannya PP ini tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan :

“(1) Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan PRG serta pemanfaatannya di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, industri, lingkungan, dan kesehatan nonfarmasi.
(2) Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna PRG bagi kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip kesehatan dan pengelolaan sumberdaya hayati, perlindungan konsumen, kepastian hukum dan kepastian dalam melakukan usaha.

Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional juga ditrerapkan dalam PP ini yang dicantumkan dalam Pasal 3 :

“Pengaturan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah ini menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam rangka mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau pakan dengan didasarkan pada metode ilmiah yang sahih serta mempertimbangkan kaidah agama, etika, sosial budaya, dan estetika”.

Untuk ruang lingkup yang diatur dalam PP ini tercantum dalam Pasal 4 :

“ Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai:
a. jenis dan persyaratan PRG;
b. penelitian dan pengembangan PRG;
c. pemasukan PRG dari luar negeri;”


Berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup dan hubungannya dengan bioteknologi khususnya sumberdaya genetika, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab IX Pasal 63 menugaskan pada pemerintah untuk :

“menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;”

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bioteknologi diantaranya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian hasil Rekayasa Genetika. Dalam SK Menteri ini diatur mengenai berbagai hal seperti definisi produk bioteknologi pertanian, keamananhayati, bioteknologi, genom, DNA, hewan, tanaman dan jasad renik transgenetik. Selain itu terdapat ketentuan mengenai jenis-jenis produk bioteknologi, syarat dan tata cara pemanfaatan, hak dan kewajiban, pemantauan dan pelaporan serta ketentuan peralihan dan penutup. Terdapat daftar formulir yang dicantumkan dalam lampiran SK Menteri ini seperti formulir Surat Permohonan Pemanfaatan Produk Bioteknologi Pertanian hasil Rekayasa Genetika, formulir penilaian Permohonan Pemanfaatan Produk Bioteknologi Pertanian hasil Rekayasa Genetika dan beberapa formulir lainnya. SK Menteri ini telah memiliki perangkat kelembagaan yaitu Komisi Keamanan Hayati dan Tim Teknis Keamanan Hayati. Keputusan ini kemudian dicabut pada tahun 1999 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Holtikultura dengan Nomor : 998.1/Kpts/OT.210/9/99; 790.a/Kpts-IX/1999; 1145A/MENKES/SKB/IX/1999; 015A/NmenegPHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika. Ruang lingkup Keputusan Bersama ini mencakup pengaturan jenis-jenis, syarat-syarat,tatacara, hak dan kewajiban, pemantauan, pengawasan dan pelaporan keamanan hayati dan keamanan pangan pemanfaatan Produk pertanian hasil rekayasa genetik (PPHRG).
Perangkat kelembagaan di bidang bioteknologi secara nasional telah dikembangkan sejak adanya Panitia Nasional Pengembangan Bioteknologi yang dibentuk kurang lebih 20 tahun yang lalu. Pada tahun 1989 dibentuk lembaga yang resmi menangani bioteknologi di beberapa instansi yang dikenal dengan nama Pusat Keunggulan Pengembangan Bioteknologi. Beberapa instansi yang ditunjuk oleh Panitia Nasional Pengembangan Bioteknologi untuk menjadi Pusat Keunggulan Pengembangan Bioteknologi adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Bogor, Lembaga Biologi Molekular Eijkman UI dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Beberapa universitas seperti IPB, ITB dan UGM melalui Pusat Antar Universitas (PAU) juga mengembangkan Bioteknologi melalui bidang kajian tertentu. Pusat Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong telah mendirikan Pusat Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi Industri dan Pertanian. Bidang kajian yang digarap pusat ini merupakan yang terlengkap di Indonesia. Selain mengkaji bidang pertanian, industri juga bidang-bidang lainnya seperti bidang kesehatan, kedokteran.
Kini yang perlu menjadi perhatian untuk pengembangan bioteknologi di Indonesia adalah bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang mendasar dan berjangka panjang seperti adanya dampak perubahan iklim, ketersediaan pangan dan energi serta meningkatkan perekonomian negara dan rakyat Indonesia. Dengan teknologi baru seperti bioteknologi, diharapkan dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia yang berupa sumberdaya genetik dan plasma nuftah. Sebagai negara yang termasuk megabiodeversity, maka peluang pengembangan bioteknologi akan sangat besar dan diharapkan memiliki prospek yang cerah di masa depan.


VIII. PELUANG DAN HAMBATAN PENERAPAN BIOTEKNOLOGI.
Dalam penerapan bioteknologi terdapat peluang dan hambatan dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Mengenai peluang yang dapat dimanfaatkan dari pengembangan bioteknologi ini adalah dengan melihat aspek teknis maupun perangkat hukum lingkungan internasional. Adapun peluang teknis dapat dilakukan dengan :
a. Pengembangan peta genom untuk tanaman dan hewan.
b. Pengembangan tanaman dan hewan sebagai pangan yang tahan dan mampu beradaptasi dari perubahan iklim.
c. Pengembangan bioteknologi yang lebih efektif dalam upaya penyerapan gas-gas rumah kaca (GRK) melalui tanaman.
d. Pengembangan mikroorganisme hasil rekayasa genetika yang mampu menyerap GRK.
e. Pengembangan tanaman-tanaman melalui rekayasa genetika agar tercapai produktivitas yang tinggi.
f. Mengatasi dampak yang muncul dari kegiatan pertanian, peternakan yang terpengaruh akibat perubahan iklim dengan memanfaatkan bioteknologi.
g. Pengembangan bioteknologi yang didasarkan pada sumberdaya laut seperti upaya peningkatan penyerapan GRK di laut.
h. Peningkatan peran lahan dan tanah sebagai bahan penyerap GRK melalui proses bioteknologi.
i. Peningkatan percepatan pertumbuhan tanaman yang mampu menyerap GRK melalui proses bioteknologi.
j. dll

Sedangkan peluang dari aspek hukum lingkungan internasional dalam pengembangan bioteknologi diantaranya :
a. Beberapa Perjanjian internasional telah memberikan peluang dalam menerapkan bioteknologi seperti UNCBD, Protokol Cartagena, UNFCCC dll. Pada dasarnya etentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut telah meletakan hak dan kewajiban pada negara-negara atau badan-badan internasional untuk mengembangkan kehidupan dan peradaban manusia agar menjadi lebih baik.
b. Dalam prinsip-prinsip hukum telah digunakan dalam menerapkan bioteknologi. Beberapa peluang telah diberikan misalnya melalui prinsip kerjasama internasional, prinsip pertukaran informasi, prinsip pembagian keuntungan (benefit sharing) dll.
c. Selama ini kebiasaan internasional terkait dengan pengembangan bioteknologi sudah berlangsung cukup lama. Peluang pengembangan bioteknologi melalui kebiasaan internasional juga sudah dilakukan dengan melakukan pertukaran sampel melalui syarat-syarat yang disepakati antar negara atau badan internasional.
d. Perkembangan soft law seperti declaration, guidelines, action plan dll banyak memberikan pengaruh besar bagi perkembangan bioteknologi. Bahkan sebagaian besar ketentuan mengenai bioteknologi masih berbentuk soft law.
e. Isu-isu lintas bidang (cross cutting issues) telah berkembang menjadi norma/kaedah yang banyak diterima oleh negara-negara atau badan-badan internasional seperti koordinasi berbagai bidang perjanjian internasional melalui Multilateral Environmental Agreements (MEAs).
f. dll

Sedangkan hambatan yanga akan dialami dari aspek teknis diantaranya :
a. Kebijakan teknis bioteknologi dan biosafety belum terharmonisasi.
b. Isu-isu lintas bidang (cross cutting issues) masih belum banyak dipahami dan dikaji lebih mendalam.
c. Bioteknologi masih merupakan bidang baru dan banyak yang belum mengetahui dan menguasai.
d. Mekanisme, prosedur dan tata cara di bidang bioteknologi yang terkait dengan perubahan iklim dan pangan serta bidang lainnya yang masih belum berkembang.
e. Infrastruktur dan sumberdaya manusia masih sangat terbatas.
f. Pendanaan belum disediakan secara memadai.
g. Riset bioteknologi masih banyak yang belum dapat diaplikasikan dan sebatas publikasi.
h. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan semua pihak masih sangat rendah.
i. dll

Sedangkan hambatan yang dialami dari aspek hukum diantaranya :
a. Perangkat hukum internasional di bidang bioteknologi masih berkembang namun belum memiliki kepastian (uncertanty) dikarenakan secara teknis sebagian masih menjadi perdebatan.
b. Perangkat hukum nasional yang terkait bioteknologi, perubahan iklim dan ketahanan pangan juga belum berkembang dan masih terbatas pada penanganan bidang-bidang tertentu.
c. Peraturan perundang-undangan yang ada belum banyak yang mengatur secara detail terutama masih bioteknologi.
d. Peraturan perundang-undangan masih banyak bersifat sektoral, belum banyak yang menyentuh kegiatan lintas bidang (cross cutting)
e. Pengetahuan hukum tentang bioteknologi, perubahan iklim dan ketahanan pangan masih terbatas dan belum meluas.
f. Kesadaran hukum masyarakat mengenai bidang-bidang baru seperti bioteknologi masih belum berkembang.
g. Aparat hukum dan penegakan hukum masih sangat terbatas dalam memahami teknologi baru seperti bioteknologi.
h. Pendanaan penelitian hukum terkait bidang-bidang baru seperti bioteknologi masih sangat rendah.
i. dll



IX. PENUTUP
Perubahan iklim dan ketahanan pangan ternyata saling terkait dengan perkembangan bioteknologi. Bioteknologi sebagai teknologi baru diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang muncul seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Perangkat hukum dan kelembagaan akan menjadi penting terutama dalam hal memberikan panduan serta pedoman terutama dalam hal adanya peluang pemanfaatan dan batasan yang sesuai dengan norma internasional.
Di Indonesia, bioteknologi sebagai salah satu bidang yang harus mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan, dan diharapkan mampu menjadi teknologi andalan mengingat kekayaan Indonesia akan sumberdaya alam baik berupa sumber daya genetik maupun plasma nuftah serta bentuk-bentuk kehidupan lainnya. Dalam era ini kebutuhan akan bioteknologi khususnya yang menyangkut adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan upaya penyediaan pangan akan semakin penting di masa mendatang. Kekayaan sumberdaya alam baik yang berupa mikroorganisme hingga tanaman serta hewan yang dimiliki Indonesia diharapkan dapat bermanfaat secara maksimal dengan melalui penerapan bioteknologi. Namun perlu diperhatikan bahwa bahan baku yang ada harus dimanfaatkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development principles)
Bagi Indonesia, untuk mengembangkan bioteknologi yang aman dan terjamin kesinambungannya, selain bahan baku, dana, sumberdaya manusia, kemampuan teknis, masih ada beberapa faktor pendukung lainnya yang perlu diperhatikan. Diantaranya adalah perangkat hukum dan kelembagaan yang akan semakin penting dalam rangka meningkatkan peran bioteknologi yang mampu menghadapi kondisi dan situasi global yang berkembang. Apalagi dalam masa era dimana ancaman perubahan iklim berserta dampaknya, bioteknologi harus mampu memberikan solusi yang tepat dan bermanfaat. Bioteknologi dengan segala produk yang dihasilkan, paling tidak harus memiliki kriteria yang diantaranya berkualitas baik, aman terhadap kesehatan atau ramah lingkungan (environmental friendly ) serta terjamin legalitasnya yaitu hak kepemilikan intelektual (intelectual property right). Selain itu masih banyak kriteria lainnya yang terkadang di masing-masing negara memiliki kebijakan tersendiri.
Dalam menghadapi berbagai produk bioteknologi yang akan memenuhi pasar dalam negeri, Indonesia harus mempersiapkan peraturan yang jelas dan tegas. Selain itu proses alih teknologi dan pengawasan ketat terhadap peran perusahaan multinasional yang bergerak dibidang bioteknologi, juga harus diperlakukan dengan hati-hati sehingga tidak berakibat larinya investasi perusahaan multinasional tsb.
Sebenarnya masih banyak hal yang belum dibahas dalam tulisan ini, seperti pelibatan dan peran serta masyarakat, tanggungjawab negara, pelabelan, analisis resiko, kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dll. Walaupun demikian tulisan ini paling tidak dapat menggambarkan peran bioteknologi yang tidak terlepas dari tuntutan perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam bidang lingkungan hidup. Hanya yang menjadi kenyataan adalah selama ini perkembangan bioteknologi sebagaian besar masih sebatas penelitian dan kapan hal itu menjadi realita ?




BAHAN BACAAN



I. Buku/artikel/paper

Crump, Andy. 1991. Dictionary of Environmental and Development : Peoples, Places, Ideas and Organizations, Earthscan Publication Ltd-WWF, London: 35

Francioni, Francesco & Tullio Scovazzi. 1991. International Responsibility for Environmental Harm, Graham & Trotman/ Martinus Nijhoff, London.

Goldberg, Terri. 1991. Berkesperimen Dengan Peraturan Undang-undang Bioteknologi diterjemahkan dalam Ecological Studies Project (ESP) Publication No. 6 Tahun 1991.

Gray, Andrew.1993. Dampak KonservasiKeragaman Hayati Terhadap Penduduk Asli dalam Shiva, Vandana. 1993.Keragaman Hayati :Perspektif Sosial dan Ekologi, Konphalindo : 84.

Hobbelink, Henk. 1987. New Hope or False Promise ? Biotechnology and Third World Agriculture. Diterjemahkan : Suryobroto, Bambang. 1988. Bioteknologi dan Pertanian Dunia Ketiga :Harapan Baru atau Janji Palsu ?, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Jhamtani, Hira (ed). 1993. Perspektif Sosial dan Ekologi Keragaman Hayati, Konphalindo, Jakarta.

Kate, Kerry ten. 1995. Biopiracy or Green Petroleum ? Expectations & Best Parctice in Bioprespecting, ODA, London : 21

Krishnayanti, Ika N & Hira Jhamtani. 1995. Bioteknologi dan Keselamatan Hayati : Mengantisipasi Dampak Bioteknologi Modern Terhadap Kehidupan Manusia dan Etika, Konphalindo, Jakarta : 2

Kim, Judy. J. 1993. Out of the Lab and Into the Field : Harmonization of Deliberate Release Regulations for Genetically Modified Organisms dalam Fordham International Law Journal, Vol. 16 1992/1993 No. 4: 1164

McGarithy. TO.1991. International Regulation of Deliberate Release Biotechnologies, Texas International Law Journal, Texas.

Mannion, A.M. & S.R. Bowlby. 1992 Environmental Issues in the 1990s, John Wiley & Sons Ltd, London. Hal 150.

Murphy, Sean. 2001. Biotecnology and International Law, George Washington University, Washington.

Scalise, David G & Daniel Nugent. 1993. Patenting Living Matter in The European Community: Diriment of the Draft Directive dalam Fordham International Law Journal, Vol.16 1992/1993 No. 4. Hal 1006-1009

Shiva, Vandana. 1994. Dari Bio Imperilaisme ke Bio Demokrasi, PT Gramedia Pustaka Utama-Konphalindo, Jakarta.


____________. 1994. Gerakan Lingkungan Dunia Ketiga Perlu Mewaspadai GATT dalam Seminar Prospek Perekonomian dan Lingkungan Negara Dunia Ketiga Dalam Kerangka Tata Ekonomi Dunia Baru, Konphalindo- PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., Hal 9.

____________. 1994 Hati-hati memilih Alih Teknologi Negara Maju dalam Berita Dunia Ketiga Edisi X Agustus 1994.

Smith, John E. 1993. Prinsip Bioteknologi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sudharmono, Pratiwi. Pidato Dies Natalis Universitas Indonesia.

Sumantri, Bambang. 1988. Hari Depan Kita Bersama, PT Gramedia, Jakarta: 200.

Tolba, Mustafa K et al (eds). 1992. The World Environment 1972-1992 : Two Decades of Challenges, UNEP-Chapman & Hall, London.

___________.1987. Research Report: The Social Impact of Biotechnology : European Found For Improvement of Living and Working Conditions, Loughlinstown House, Shaukill, Dublin.

Witarto, Arief B. 2005. Bioteknologi sebuah gelombang ekonomi baru, Bisnis Indonesia, 14 Juni 2005.

dll



II. Dokuemen/Report/Laporan/Lain-lain

PPK-LIPI. 2004. Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Demografi Rumah Tangga. Seri Penelitian PPK-LIPI No. 56/2004. Jakarta: Puslit kependudukan _ LIPI.

WIPO Dokumen Biot/CE/II/2” Industrial Property Protection of Biotechnological Invetions, Jenewa 1985 dalam Hobbelink, Henk: 58.

________________2009. Kumpulan peraturan Perundang-undangan, Jakarta, Tidak diterbitkan.

Crucible Newsletter Vol 1. No. 1 October 1995

Bulletin on Biological Diversity, Secretariat of The Convention on Biological Diversity. October 1995.

Dept of State.2000. U.S. Dep’t of State Fact Sheet on U.S.-EU Biotechnology Cooperation Agreement (May 31, 2000), Washington.

OECD. 2000. OECD Consultation with Non-Governmental Organisations on Biotechnology and Other Aspects of Food Safety, OECD Doc. C(2000)86/ADD4 (May 12, 2000).

_____________2008. Report the International Expert Group on Biotechnology : Inovation and Intelectual Property, The Inovation Partnership, Montreal.

International Law Association. 2008. Report International Law on Biotechnology in Rio De Janerio. ILA.

http://www.ila-hq.org/
http://www.lipi.go.id/index
http://rtm.amazon.com
http://www.wikipedia.com/
http://www.indonesiabch.org/
http://www.fao.org/
http://www.un.org
http://www.unep.org
http://www.uncbd.int/
http://www.iucn.org/
http://www/unfccc.int/
http://www.ipcc.org
http://www.sekneg.go.id/
http://www.ssrn.com/abstract

dll

Senin, 12 Juli 2010

Kangen....

Uh...kagen juga sama blog yang udah lama ngga diliat..apalagi diisi.....Mei kemarin sempet ke Pekanbaru, Riau. Ada makalah yang udah dipresentasikan...bisa diliat....Makalah ini tentang "cross cutting issues" perubahan iklim, bioteknologi dan pangan....Ada juga makalah lain yang baru tapi kapan-kapan aja diposting... he..he..